Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Capres-Cawapres yang Didukung Koalisi PKB-PKS Berpotensi Menang

Kompas.com - 10/06/2022, 16:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, koalisi yang dijajaki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memiliki tokoh yang dapat ditawarkan menjadi calon presiden.

Menurut Umam, hal itu menjadi salah satu masalah yang dimiliki koalisi tersebut di samping perolehan suara kedua partai yang belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Masalah lainnya, kedua partai itu juga belum memiliki tokoh pemimpin yang relatif marketable untuk diusung dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Minim Tokoh Buat Diusung Capres Bakal Jadi Problem Koalisi PKS-PKB

Ia menyebutkan, elektabilitas tokoh yang ditawarkan masing-masing partai, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, masih jauh tertinggal dibanding tokoh lainnya.

"Artinya, belum tampak ada leadership dan center of gravity yang riil dari bersatunya PKB dan PKS ini," ujar Umam.

Kendati demikian, Umam menilai, jika PKB dan PKS bersatu untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, maka capres dan cawapres yang diusung punya potensi besar untuk menang.

Sebab, PKB dan PKS dapat mengonsolidasikan dan menyapu bersih pemilih dengan latar belakang Muslim, terutama dari segmen muslim moderat maupun konservatif.

"Bahkan, bersatunya mesin politik PKB dan PKS akan jauh lebih efektif dibanding bersatunya PAN dan PPP, karena para kader kedua partai itu memiliki loyalitas dan militansi yang lebih tinggi dibanding yang lain," ujar Umam.

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi, Demokrat: Komunikasi antara Kita Terjalin Baik

Di samping itu, Umam menilai, koalisi yang dibangun PKB dan PKS memiliki ujian tersendiri karena basis pemilih keduanya memiliki paradigma politik yang bertolak belakang.

Ia mengatakan, PKB lahir dari Nahdlatul Ulama yang merepresentasikan Islam moderat, sedangkan PKS lahir dari gerakan Tarbiyah cenderung konservatif.

"Akibatnya, dalam berbagai momentum politik, relasi PKB dan PKS ini ibarat air dan minyak. Keduanya sulit bertemu dan para kadernya di lapangan, maupun di jagad maya, juga sering berbenturan satu sama lain," kata Umam.

"Karena itu, wacana koalisi PKB dan PKS patut diuji konsistensinya. Benarkah wacana koalisi PKB dan PKS itu didasarkan pada hadirnya ruang dialog paradigmatik dan kalkulasi politik yang matang di antara keduanya?" ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, PKB dan PKS menjajaki koalisi yang diharapkan dapat menjadi poros ketiga dalam Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Sinyal Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik, PPP: Kalau Konstruksinya Pemilu, Belum Cukup Usung Capres

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, koalisi yang dijajakinya terbuka bagi siapa pun yang hendak maju, termasuk apabila PKB mengajukan Muhaimin sebagai calon presiden.

Namun, ia mengingatkan, penentuan nama calon presiden merupakan keputusan bersama koalisi dengan mempertimbangkan rekam jejak dan elektabilitas tokoh yang akan diusung.

"Kalau Cak Imin cocok, PKS ready dan siap, enggak masalah, tapi kami baru berdua nanti datang satu lagi, welcome, saya yakin Demokrat atau partai yang lain kami dengan PKB mengundang dengan pintu terbuka," kata Aboe, Kamis (9/6/2022).

Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku partainnya terbuka untuk mengusung calon lain meski sebelumnya ngotot untuk mencalonkan Muhaimin sebagai presiden.

"Kalau tidak bergerak sendiri tentu bersama-sama ya mendialogkan. Apakah Gus Muhaimin harga mati buat PKB, harga mati, tapi kalau ada teman yang koalisi tentu bukan harga mati lagi tapi kompromi," kata Jazilul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com