Kompas.com - 10/06/2022, 19:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai ada 3 hal yang membuat koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak bakal bertahan lama.

Hal pertama yang menjadi sorotan, kata Ray, adalah tantangan dari internal PKS maupun PKB. Menurut karena kedua partai itu mempunyai pandangan politik yang berbeda, meski sama-sama bercorak Islam, tetapi untuk meyakinkan para kader mereka untuk bekerja sama tidak mudah.

"Kemungkinan akan banyak mengundang tanya dari para anggota atau simpatisan. Sekalipun kemungkinan ada banyak argumen penjelasannya, tapi saya tidak melihat berbagai argumen itu akan dapat dengan cepat diterima oleh anggota atau simpatisan," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Selain itu, kata Ray, rintangan lain yang bakal dihadapi koalisi PKS dan PKB kemungkinan besar sulit menarik masyarakat untuk mau mendukung dengan memilih mereka.

Baca juga: PKS: Anies Itu buat Jakarta, untuk Nasional Kita Lihat Lagi

Malah Ray memperkirakan sikap massa dari kedua partai itu bakal bertolak belakang dengan para elitenya.

"Alih-alih menarik massa pemilih, yang ada justru sebaliknya. Pemilih dari kedua parpol ini berpotensi akan menjaga jarak dengan partai mereka," ucap Ray.

Persoalan terakhir, kata Ray, adalah soal menentukan siapa tokoh yang bakal diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2024.

PKB menurut Ray menginginkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diusung sebagai capres atau cawapres. Sementara PKS walau belum menyampaikan dengan terbuka, kemungkinan bakal mengusung Anies Baswedan.

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi: Ingin Jadi Poros Ketiga, Muhaimin Capres Bukan Harga Mati

"Kerumitannya akan berpuncak pada siapa pigur capres yang akan mereka usung. Dan memasangkan keduanya bukanlah pilihan yang tepat dan laku di pasar pemilu," ucap Ray.

"Dengan tiga pertimbangan di atas, saya kira koalisi ini, akan rontok di tengah jalan," lanjut Ray.

Gagasan poros koalisi PKS-PKB disampaikan dalam jumpa pers di Kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

Dalam kegiatan itu PKS diwakili oleh Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua DPP Sukamta. Sedangkan PKB diwakili oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Wakil Bendahara Umum Nasim Khan.

Pembentukan koalisi PKS-PKB seakan ingin menjadi pengimbang dari Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

Baca juga: Waketum PKB Klaim Koalisi dengan PKS Bakal Hilangkan Politik Identitas

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuma mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata dia.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu. Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Baca juga: Bangun Koalisi dengan PKS, Waketum PKB: Kami Sering Di-framing Seakan Tak Bisa Bertemu

Jazilul mengakui, PKB pun harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai koalisi yang dibangun PKB bersama PKS.

Sebab, menurut dia, masih ada anggapan bahwa PKB dan PKS memiliki perbedaan akidah.

"Ini kan juga harus disampaikan kepada publik, bahwa ini urusannya bukan akidah, tapi urusannya bagaimana politik ini memberikan kesejahteraan," ujar dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Diamanty Meiliana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Nasional
Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Nasional
Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jalani 'Fit and Proper Test', Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Nasional
Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Nasional
Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Nasional
Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Nasional
Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Nasional
Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.