Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Kementerian/Lembaga Terkait Gencarkan Sosialisasi IKN

Kompas.com - 09/06/2022, 06:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk menggencarkan sosialisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sosialisasi digencarkan, terutama bagi masyarakat setempat yang lahannya terdata masuk ke dalam Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi kepada Kompas.com, usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rabu (8/6/2022).

Instruksi itu dikeluarkan karena Kepala Negara mendengar informasi mengenai kurang masifnya sosialisasi pembangunan IKN di tingkat akar rumput.

Baca juga: Mulai Bangun IKN Tahun Ini, Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp 3 Triliun

Ia pun mengakui hal tersebut. Sebab, struktur Otorita IKN memang belum rampung seratus persen.

"Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Presiden Jokowi.

Ia melanjutkan, salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak adalah soal nasib hak properti warga. Baik berupa lahan, bangunan, atau apa yang bernilai di atasnya.

Baca juga: IKN Akan Gunakan Listrik dari Energi Hijau, Dikembangkan Dalam 3 Tahap

Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara rinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.

"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung. Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar dia.

Sebelumnya, tim JEO Kompas.com melakukan liputan khusus di wilayah IKN dari 21 hingga 25 Mei 2022.

Baca juga: 2 Fasilitas Air untuk IKN Pembangunannya Dikebut, Ada yang Diharapkan Selesai Akhir Tahun Ini

Dalam penelusuran itu, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk ke dalam KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.

Bahkan, ada warga yang mendapatkan informasi itu dari tetangga.

Situasi itu memancing ketakutan warga setempat bahwa akan tergusur dan miskin di masa mendatang.

Simak hasil liputan khusus kami di artikel Problematika Ibu Kota Nusantara: Patok Sudah Terpasang, Sosialisasi Tak Kunjung Datang...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Serantak 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Serantak 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com