Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Koalisi Parpol Dinilai Tak Berdampak pada "Reshuffle"

Kompas.com - 08/06/2022, 16:32 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tak membatasi ruang gerak berbagai partai politik (parpol) koalisi pemerintah melakukan langkah politik guna menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut sikap Jokowi itu tak lantas membuat parpol koalisi pemerintah bakal direshufle jika membangun kerja sama dengan parpol oposisi Istana.

“Presiden pasti memberi kesempatan pada partai-partai apa pun untuk membentuk koalisi. Presiden dalam dugaan saya, berada di tengah-tengah dalam perilaku antar partai,” sebut Arya pada diskusi virtual CSIS bertajuk Manuver Koalisi Partai Menjelang Pemilu Presiden: Motivasi dan Resiliensi, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: CSIS Soroti Terbentuknya Koalisi Pemilu 2024 yang Cenderung Lebih Awal

Ia menjelaskan, Partai Nasdem tak perlu khawatir bakal dikeluarkan dari kabinet jika bermitra dengan Partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pandangan Arya, Jokowi sangat hati-hati untuk melakukan reshuffle, apalagi dengan mengeluarkan salah satu parpol pendukungnya.

“Pertama terlalu berisiko untuk stabilitas politik dan dukungan partai di parlemen. Kedua, (membentuk) koalisi itu haknya parpol, ia dapat secara aktif dan bebas membangun koalisi,” katanya.

Arya menuturkan, Jokowi akan menghindari proses reshuffle hanya karena perbedaan sikap politik dengan parpol koalisi.

“Saya kira Presiden tidak sampai pada level karena berbeda pilihan-pilihan politik kemudian melakukan reshuffle tanpa memberikan konsesi, itu terlalu berisiko,” pungkasnya.

Adapun Partai Nasdem bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 15-17 Juni pekan depan.

Ketua DPP Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut rapat itu bakal mengerucutkan nama-nama kandidat capres yang bakal diusung.

Baca juga: Waketum Nasdem: Surya Paloh-SBY Bahas Politik, tapi Bukan tentang Koalisi

Di sisi lain, Minggu (5/6/2022) Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Banyak pihak menduga, kunjungan itu merupakan upaya politik Partai Demokrat menjajaki kerja sama dengan Partai Nasdem.

Diketahui saat ini ada tujuh partai koalisi pemerintah yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu hanya ada dua partai yang memutuskan berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrat dan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com