Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-Demokrat Belum Ada Tanda Koalisi, Pengamat: Kalau Tidak Segera, Bisa Disalip Partai Lain

Kompas.com - 07/06/2022, 11:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus Founder Cyrus Network Hasan Nasbi menilai, potensi terbentuknya koalisi antara Partai Demokrat dan NasDem masih belum terbaca.

Hasan menduga jalan pembentukan koalisi untuk NasDem dan Demokrat masih panjang karena pertemuan SBY dan Paloh pada Minggu (5/6/2022) adalah yang pertama. 

Kedua partai, menurutnya, perlu segera bersikap agar tak "kecolongan".

"Karena tidak ada statement yang bisa dibaca bahwa mereka sudah punya titik terang buat berkoalisi. Tapi jalan panjang ini harus mereka tempuh. Kalau tidak segera mengerucut pada kesepakatan, masih bicara-bicara hal yang normatif, mereka bisa disalip partai lain," kata Hasan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Kuatnya Magnet Nasdem di Pemilu 2024, Empat Parpol Besar Sampai Sowan ke Surya Paloh

Hasan mengatakan, peluang terbentuknya koalisi antara kedua partai politik itu pasti ada.

Hanya saja, jika NasDem dan Demokrat ingin berkoalisi, pasti tidak bisa hanya duduk berdua.

Ini berkaitan dengan ambang batas pencapresan atau presidential threshold.

"Pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan pasti dalam rangka menjajaki koalisi. Koalisi untuk 2024 itu kebutuhan semua partai. Hanya PDI-P yang tidak perlu memikirkan koalisi," katanya.

"Siapa partai ketiga yang cocok secara chemistry dengan NasDem dan Demokrat juga akan jadi diskusi yang cukup alot," ucap Hasan.

Baca juga: Nasdem: Kita Tentukan Dulu Calon Pengantinnya, Baru Susun Koalisi

Untuk diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu.

Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2022).

Foto SBY yang ditemani Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah berjalan dengan Surya Paloh pun tersebar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com