Langkah Koalisi Parpol Dinilai Tak Berdampak pada "Reshuffle"

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut sikap Jokowi itu tak lantas membuat parpol koalisi pemerintah bakal direshufle jika membangun kerja sama dengan parpol oposisi Istana.

“Presiden pasti memberi kesempatan pada partai-partai apa pun untuk membentuk koalisi. Presiden dalam dugaan saya, berada di tengah-tengah dalam perilaku antar partai,” sebut Arya pada diskusi virtual CSIS bertajuk Manuver Koalisi Partai Menjelang Pemilu Presiden: Motivasi dan Resiliensi, Rabu (8/6/2022).

Ia menjelaskan, Partai Nasdem tak perlu khawatir bakal dikeluarkan dari kabinet jika bermitra dengan Partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pandangan Arya, Jokowi sangat hati-hati untuk melakukan reshuffle, apalagi dengan mengeluarkan salah satu parpol pendukungnya.

“Pertama terlalu berisiko untuk stabilitas politik dan dukungan partai di parlemen. Kedua, (membentuk) koalisi itu haknya parpol, ia dapat secara aktif dan bebas membangun koalisi,” katanya.

Arya menuturkan, Jokowi akan menghindari proses reshuffle hanya karena perbedaan sikap politik dengan parpol koalisi.

“Saya kira Presiden tidak sampai pada level karena berbeda pilihan-pilihan politik kemudian melakukan reshuffle tanpa memberikan konsesi, itu terlalu berisiko,” pungkasnya.

Adapun Partai Nasdem bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 15-17 Juni pekan depan.

Ketua DPP Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut rapat itu bakal mengerucutkan nama-nama kandidat capres yang bakal diusung.

Di sisi lain, Minggu (5/6/2022) Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Banyak pihak menduga, kunjungan itu merupakan upaya politik Partai Demokrat menjajaki kerja sama dengan Partai Nasdem.

Diketahui saat ini ada tujuh partai koalisi pemerintah yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu hanya ada dua partai yang memutuskan berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrat dan PKS.