Pemerintah Buka Peluang PPKM Ditiadakan, RI Masuk Masa Endemi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia kini menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1. Hanya satu daerah yang menerapkan PPKM Level 2 yaitu Kabupaten Teluk Bintuni.

Sebelumnya pemerintah pun sudah melempar wacana untuk meniadakan kebijakan PPKM seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat mengatakan, kebijakan PPKM berpeluang dihapus jika kasus Covid-19 di Tanah Air konsisten terkendali.

"Sangat besar peluangnya (PPKM tak lagi diterapkan)," kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Hampir Seluruh Daerah Level 1, Kemendagri Ungkap Kemungkinan PPKM Dihentikan

Muhadjir menekankan, jika kasus Covid-19 semakin membaik, pemerintah kemungkinan tak lagi menerapkan kebijakan PPKM.

"Kalau sudah terkendali (kasus Covid-19) masa PPKM terus," ujarnya.

Terkait kondisi kasus Covid-19, dalam satu pekan terakhir grafik kasus konfirmasi Covid-19 terlihat landai.

Rata-rata kasus Covid-19 dalam tujuh hari terakhir berada di angka 383 kasus.

Adapun penambahan kasus positif Covid-19 dalam satu pekan terlihat fluktuatif yaitu tercatat penambahan 368 kasus Covid-19 pada 1 Juni, satu hari setelahnya kasus menurun di angka 304 pada 2 Juni.

Baca juga: UPDATE 7 Juni: Ada 518 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di DKI

Kemudian, penambahan kasus Covid-19 kembali meningkat dalam dua hari yaitu di angka 372 pada 3 Juni dan 395 kasus pada 4 Juni.

Satu hari berselang, kasus Covid-19 kembali turun di angka 388 kasus pada 5 Juni kemudian terus menurun di angka 342 pada 6 Juni dan kembali meningkat di angka 518 kasus pada 7 Juni.

Indikator status endemi

Melihat kondisi pandemi tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal mengatakan, bukan tidak mungkin PPKM akan ditiadakan.

Namun, ia mengatakan, keputusan tersebut menjadi kewenangan presiden.

"Hari ini masih 350 kasus. Tapi kita ingin melihat perkembangan 1, 2, 3 minggu ke depan, kalau terus membaik bisa jadi (PPKM) dihentikan," ujar Safrizal, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022).