Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naik Turun Hubungan SBY-Surya Paloh dan Sinyal Koalisi Demokrat-Nasdem pada 2024

Kompas.com - 06/06/2022, 14:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Johnny mengatakan, SBY dan Paloh saling menyambut hangat kondisi kesehatan masing-masing. Bahkan, SBY dan Paloh saling melempar guyonan, menunjukkan kedekatan keduanya yang telah terbangun sejak sebelum Pilpres 2004.

Pertemuan kedua tokoh itu pun diakhiri dengan makan malam bersama di kantor DPP Partai Nasdem.

Sempat tak akur

Sejarah politik Tanah Air mencatat, hubungan SBY dan Paloh sempat tak akur selama bertahun-tahun.

Ini berawal dari pencalonan SBY di Pilpres 2004. Kala itu, SBY sempat menawarkan Paloh kursi menteri jika dirinya dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu presiden.

Syaratnya, Paloh harus mengerahkan kekuatan jaringan media yang dimilikinya untuk mendukung SBY dan Demokrat dalam pencalonan.

Paloh setuju untuk membantu SBY memenangi pilpres. Demikian dikisahkan oleh Usamah Hisyam dalam bukunya yang berjudul Surya Paloh Sang Ideolog.

"Pak Surya pun ditawari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dewan Pertimbangan Presiden saat itu," kata Hisyam, sebagaimana pemberitaan Kompas.com, 10 Maret 2014.

Baca juga: Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Meski bersedia mendukung pencalonan SBY, Paloh kala itu mengaku tak mengincar jabatan yang ditawarkan SBY. Ia hanya mau SBY menjalankan program restorasi yang diusungnya.

"Sebagai gantinya, Pak Surya pun hanya meminta, jika SBY terpilih, dia ingin SBY menjalankan program restorasi yang diusung Pak Surya. Selama SBY mau mengusung program restorasi, kita dukung beliau. Itulah yang diucapkan Pak Surya waktu itu," papar Hisyam.

SBY pun berhasil memenangi Pilpres 2004 dan dilantik menjadi presiden keenam RI. Namun, Hisyam mengatakan, program restorasi titipan Paloh tidak pernah dijalankan.

"Salah satu komitmen restorasi, seperti pemberantasan korupsi, tidak dijalankan. Hanya 15 persen pemberantasan korupsi yang aktual pada era SBY, sisanya korupsi lama sebelum pemerintahan SBY," katanya.

Sejak saat itulah hubungan SBY dan Paloh retak. Kerenggangan itu diperkuat dengan manuver Paloh pada Pilpres 2009.

Baca juga: SBY Disebut Bisa Maju Pilpres Lagi, Politisi Demokrat: SBY Taat Asas, Tak Mungkin Tertarik

Kala itu, Paloh yang masih berada di bawah naungan Partai Golkar tidak lagi mendukung pencalonan SBY yang menggandeng Boediono sebagai calon wakil presiden. Paloh bersama Golkar mengusung Jusuf Kalla dan Wiranto, meski akhirnya SBY-Boediono yang keluar sebagai pemenang pertaurangan.

Pada Pilpres 2014 dan 2019, Paloh dan SBY lagi-lagi berseberangan. Dengan membawa bendera Nasdem, Paloh konsisten mendukung koalisi Joko Widodo.

Sementara itu, SBY di bawah Demokrat mengambil sikap netral pada dua kali pemilu. Oleh karenanya, sejak 2014, partai bintang mercy itu tak masuk ke jajaran pemerintahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com