Naik Turun Hubungan SBY-Surya Paloh dan Sinyal Koalisi Demokrat-Nasdem pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Demokrat lagi-lagi tampak mesra.

Pendiri yang juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Minggu (5/6/2022).

Sebelumnya, akhir Maret 2022, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) lebih dulu mengunjungi Paloh di markas Nasdem.

Meski hubungan Paloh dan SBY sempat tak harmonis, kemesraan kedua partai belakangan ini disinyalir sebagai isyarat "perkawinan" antara Nasdem dan Demokrat menuju Pemilu Presiden 2024.

SBY apresiasi Paloh

SBY dan Surya Paloh bertemu di DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2022). Pertemuan itu berlangsung selama 3 jam, dimulai pukul 19.00 hingga 22.00 WIB.

Paloh didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem Prananda Surya Paloh.

Sementara, SBY didampingi Ketua Umum Demokrat yang juga putra sulungnya, AHY.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kunjungan itu merupakan bentuk apresiasi untuk Paloh yang sempat mengunjungi SBY ketika menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat, November 2021 lalu.

“Perhatian dan dukungan yang diberikan Bapak Surya Paloh waktu itu, tentu sangat diapresiasi oleh Bapak SBY,” kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (6/6/2022).

Herzaky tak memerinci pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Dia hanya mengatakan, kunjungan SBY merupakan silaturahmi balasan yang baik di dunia politik tanah air.

“Silaturahmi dan kunjungan balasan ini merupakan adab politik yang sangat baik dari Bapak SBY dan Ketum AHY sebagai teladan bagi kita semua,” katanya.

Jelang Pilpres 2024

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan SBY dan Paloh merupakan perjumpaan dua sahabat lama.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu berujar, SBY dan Paloh saling berbagi pendapat dan pandangan terkait situasi bangsa saat ini, khususnya jelang Pilpres 2024.

"(Paloh dan SBY) sharing pandangan dan telaahan atas perkembangan situasi politik nasional khususnya menjelang Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar berjalan dengan baik dan sukses," kata Johnny kepada Kompas.com, Senin (6/6/2024).

Selain itu, keduanya juga membahas soal tanggung jawab bersama atas tantangan global yang dihadapi Indonesia sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan perubahan geo strategis perang Rusia-Ukraina.

Johnny mengatakan, SBY dan Paloh saling menyambut hangat kondisi kesehatan masing-masing. Bahkan, SBY dan Paloh saling melempar guyonan, menunjukkan kedekatan keduanya yang telah terbangun sejak sebelum Pilpres 2004.

Pertemuan kedua tokoh itu pun diakhiri dengan makan malam bersama di kantor DPP Partai Nasdem.

Sempat tak akur

Sejarah politik Tanah Air mencatat, hubungan SBY dan Paloh sempat tak akur selama bertahun-tahun.

Ini berawal dari pencalonan SBY di Pilpres 2004. Kala itu, SBY sempat menawarkan Paloh kursi menteri jika dirinya dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu presiden.

Syaratnya, Paloh harus mengerahkan kekuatan jaringan media yang dimilikinya untuk mendukung SBY dan Demokrat dalam pencalonan.

Paloh setuju untuk membantu SBY memenangi pilpres. Demikian dikisahkan oleh Usamah Hisyam dalam bukunya yang berjudul Surya Paloh Sang Ideolog.

"Pak Surya pun ditawari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dewan Pertimbangan Presiden saat itu," kata Hisyam, sebagaimana pemberitaan Kompas.com, 10 Maret 2014.

Meski bersedia mendukung pencalonan SBY, Paloh kala itu mengaku tak mengincar jabatan yang ditawarkan SBY. Ia hanya mau SBY menjalankan program restorasi yang diusungnya.

"Sebagai gantinya, Pak Surya pun hanya meminta, jika SBY terpilih, dia ingin SBY menjalankan program restorasi yang diusung Pak Surya. Selama SBY mau mengusung program restorasi, kita dukung beliau. Itulah yang diucapkan Pak Surya waktu itu," papar Hisyam.

SBY pun berhasil memenangi Pilpres 2004 dan dilantik menjadi presiden keenam RI. Namun, Hisyam mengatakan, program restorasi titipan Paloh tidak pernah dijalankan.

"Salah satu komitmen restorasi, seperti pemberantasan korupsi, tidak dijalankan. Hanya 15 persen pemberantasan korupsi yang aktual pada era SBY, sisanya korupsi lama sebelum pemerintahan SBY," katanya.

Sejak saat itulah hubungan SBY dan Paloh retak. Kerenggangan itu diperkuat dengan manuver Paloh pada Pilpres 2009.

Kala itu, Paloh yang masih berada di bawah naungan Partai Golkar tidak lagi mendukung pencalonan SBY yang menggandeng Boediono sebagai calon wakil presiden. Paloh bersama Golkar mengusung Jusuf Kalla dan Wiranto, meski akhirnya SBY-Boediono yang keluar sebagai pemenang pertaurangan.

Pada Pilpres 2014 dan 2019, Paloh dan SBY lagi-lagi berseberangan. Dengan membawa bendera Nasdem, Paloh konsisten mendukung koalisi Joko Widodo.

Sementara itu, SBY di bawah Demokrat mengambil sikap netral pada dua kali pemilu. Oleh karenanya, sejak 2014, partai bintang mercy itu tak masuk ke jajaran pemerintahan.

Koalisi 2024?

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, meski SBY dan Paloh sempat tak harmonis, pertemuan keduanya baru-baru ini merupakan sinyal kuat koalisi Demokrat dan Nasdem menuju Pilpres 2024.

Apalagi, sebelumnya AHY telah bertemu Paloh. Keduanya pun mengakui tengah melakukan penjajakan dan terbuka peluang kedua partai untuk berkoalisi.

"Jika SBY dan Surya Paloh sudah bertemu langsung, apalagi sebelumnya juga sudah sempat dijajaki langsung oleh AHY, maka besar kemungkinan kedua pihak telah menemukan visi dan kesepahaman politik yang sama menuju 2024 mendatang," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Umam menilai, kedua partai memiliki perhatian yang sama terkait praktik politik identitas yang dieksploitasi oleh sejumlah kelompok di Pilpres 2019.

Dalam pertemuan Paloh dan AHY beberapa waktu lalu, kedua pimpinan partai pun mengakui memiliki sejumlah kesamaan visi kebangsaan.

Oleh karenanya, menurut Umam, Nasdem dan Demokrat bisa menjadi salah satu poros di Pilpres 2024, di antara 2 atau 3 kemungkinan poros lainnya.

"Yang jika prospektif bisa saja diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nantinya," ujar dia.

Menurut Umam, jika partai oposisi sudah berkomunikasi langsung dengan partai koalisi, dalam hal ini Demokrat dan Nasdem, maka besar kemungkinan koalisi pemerintahan saat ini sudah terpecah.

Dia pun memprediksi, dengan dinamika politik kini, nantinya akan ada 3 atau 4 poros capres dan cawapres di Pemilu 2024.

Pertama, koalisi kekuasaan yang disponsori oleh PDI Perjuangan. PDI-P yang kini menjadi pemegang saham utama pemerintahan dinilai ingin tetap berkuasa selama mungkin.

Kedua, koalisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diusung oleh sel-sel politik koalisi pemrintahan Presiden Joko Widodo yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiga, koalisi yang diusung oleh Demokrat dan Nasdem, yang mungkin diikuti oleh PKB dan PKS.

Keempat, koalisi alternatif lain yang mungkin dibentuk oleh Gerindra, utamanya jika Gerindra batal berkoalisi dengan PDI-P.

"Namun potensi keempat ini akan menguap jika Gerindra akhirnya berhasil kawin dengan PDI-P menuju Pilpres 2024 mendatang," kata dosen Universitas Paramadina itu.