Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Korneles Materay
Peneliti Hukum

Peneliti Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award

Penjabat Kepala Daerah di Persimpangan Kekuasaan

Kompas.com - 02/06/2022, 11:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Waktu yang sangat lama untuk seorang kepala daerah yang tidak dipilih dari kehendak rakyat.

Lantas, bagaimana nasib daerah dalam tiga tahun tersebut? Bagaimana memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi, pembangunan daerah berjalan, ekonomi daerah bertumbuh, hingga ruang kebebasan sipil di daerah terjaga?

Bagaimana menjamin harmonisasi antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan wakil rakyat di daerah, dan sebagainya?

Dalam konteks ini, sebagai misal ketika berbicara soal kompetensi pemimpin, apakah penjabat dari kalangan anggota TNI aktif berkompetensi mengurusi permasalahan pemerintahan daerah yang sangat kompleks?

Sementara urusan TNI adalah urusan pertahanan dan keamanan negara yang tidak ada sangkut-pautnya dengan ekonomi kerakyatan, pariwisata, perizinan, dll.

Mungkin bisa dilakukan, tetapi membutuhkan penyesuain yang banyak dan bisa lama.

Namun, yang jelas, banyak pejabat daerah yang jauh lebih menguasai permasalahan dan punya hubungan baik dengan rakyat di daerahnya yang dapat dipercaya mengemban tugas tersebut.

Prinsip sederhananya, menempatkan seseorang yang tepat di tempat yang tepat (the right man at the right place).

Penulis membayangkan hal lain, apakah mungkin timbul semacam perasaan di hati pejabat di daerah bahwa ada pengerdilan kemampuan mereka memimpin daerahnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Yang pada akhirnya, memunculkan alienasi putra-putri terbaik di daerah tersebut.

Pada konteks lain, orang bisa berpikir bahwa karena tahun politik yang semakin dekat, penjabat sebagai antek kekuasaan dan kroninya.

Yang dilakukan bagaimana mengamankan kepentingan politik pemerintah di daerah tersebut dengan berbagai cara menggunakan sumber daya ekonomi dan manusia di daerah.

Bilamana menjadi antek pemerintah, kekuasaan berpotensi besar disalahgunakan. Karena harus membalas kepercayaan yang diberikan itu.

Apakah masih relevan disebut pengabdian pada rakyat, bangsa, dan negara tatkala? Betul-betul penjabat kepala daerah di persimpangan kekuasaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com