Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Samti Wira Wibawati
Peneliti

Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Ahli DPR RI

Menakar Sikap Indonesia terhadap Rusia: Inkonsistensi atau Strategi?

Kompas.com - 31/05/2022, 07:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM skema internasional, setiap negara melakukan serangkaian upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Salah satunya melalui hubungan kerja sama yang dijalin dengan negara lain.

Hubungan tersebut dilandasi dengan prinsip politik luar negeri yang digunakan sebagai salah satu instrumen diplomasi negara untuk mencapai seluruh kepentingan dalam lingkup domestik atau internasional.

Indonesia dalam praktik politik luar negeri mengimplementasikan prinsip “bebas aktif”.

Memaknai Politik “Bebas Aktif” Indonesia

Politik luar negeri bebas aktif yang dijadikan prinsip Indonesia lahir sejak akhir Perang Dunia II ketika terdapat Blok Barat dan Blok Timur.

Dengan dua ideologi berbeda yang ada saat itu, Indonesia memilih untuk tidak memihak pada kubu manapun.

Hal tersebut ditegaskan Mohammad Hatta dalam pidatonya ketika menghadiri Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 2 September 1948.

Dengan prinsip bebas aktif, Indonesia menegaskan bahwa sikap dan kebijakan Indonesia tidak akan dikendalikan oleh kepentingan politik dari negara atau aktor lain.

Prinsip ini kemudian diikat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama pasal 11 dan pasal 13 pada masa Demokrasi Terpimpin, Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 pada masa orde baru dan diperbaharui pada Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.

Prinsip politik luar negeri “bebas aktif” yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999 kini menjadi landasan operasional Indonesia dalam “bernegara” mencapai kepentingan nasional.

Kepentingan nasional dalam konsep power merupakan tonggak utama dalam politik luar negeri dan politik internasional yang realis.

Hal ini termanifestasi pada bentuk strategi diplomasi yang harus berlandas pada kepentingan nasional, bukan pada alasan moral, legal dan ideologi yang dianggap utopis atau bahkan berbahaya (Morgenthau, 1990).

Menariknya, Indonesia menjadikan landasan moral, yakni menjaga perdamaian dunia sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Relevansi “bebas aktif” versi Indonesia harus menjadi sebuah gaya tersendiri yang mengafiliasi hubungan kekuasaan atau pengendalian terhadap relasi yang bisa diciptakan melalui teknik pemaksaan atau kerjasama yang “bebas dan aktif”.

Politik “bebas aktif” Indonesia dalam kontelasi hubungan internasional menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, sudah tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia saat ini, terutama dalam menjawab tantangan rivalitas di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan politik “bebas aktif” Indonesia juga turut menjaga sentralitas dan soliditas ASEAN dalam menjadi jangkar stabilitas di kawasan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com