Menakar Sikap Indonesia terhadap Rusia: Inkonsistensi atau Strategi?

Di samping kebijakan lain seperti aktif menyuarakan kemanusiaan di Rohingya, krisis politik Myanmar, perjuangan rakyat Palestina dan hak perempuan di Afghanistan.

Namun, bagaimana dengan Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina?

Sikap Indonesia dalam konflik Rusia

Konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik yang sarat dengan kepentingan sejak tahun 1990-an. Hal ini dikarenakan adanya polarisasi politik yang membelah ideologi Ukraina menjadi dua: pro-demokrasi dan pro-Rusia.

Saat ini diketahui bahwa narasi politik pembangunan yang sedang dibangun oleh Pemerintah Ukraina bertujuan perluasan hubungan Ukraina dengan Barat melalui upaya bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Sayangnya keinginan tersebut bukan hal yang mudah diwujudkan oleh Ukraina selama pengaruh politik dan legitimasi Rusia dalam sengketa teritorial eksternal dengan Ukraina belum terselesaikan.

Rusia saat ini menunjukan kekuatannya terhadap Ukraina dengan pengambilalihan Crimea, mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, hingga sampai menginvasi Ukraina.

Putin baru saja memberikan dua syarat terhadap Ukraina jika ingin invasi militer dihentikan, yakni Ukraina bersifat netral di kawasan dan dapat mengakui legitimasi Rusia atas Crimea.

Jika kesepakatan tidak terjadi, maka invasi akan terus dilakukan.

Hal tersebut mengundang protes dari banyak negara di dunia karena dinilai salah. Berbagai macam paket sanksi ekonomi dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis dan Uni Eropa untuk Rusia.

Dewan Keamanan PBB dan NATO juga sudah memberikan respons terhadap kondisi tersebut, namun belum mampu menghentikan serangan.

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan terkait Rusia-Ukraina. Selain menyebutkan tentang langkah strategis terhadap keamanan WNI di Ukraina, pernyataan juga berisikan penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB serta hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan bahwa serangan militer Rusia di Ukraina tidak dapat diterima karena menciderai nilai kemanusiaan dan telah menganggu stabilitas perdamaian dunia.

Inkonsistensi atau strategi “Politik Bebas Aktif”?

Pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang tegas tersebut tidak diperkuat dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo.

Jokowi hanya secara normatif menyampaikan melalui cuitan agar perang dihentikan dan penyelesaian konflik dilakukan dengan cermat.

Dalam kondisi tersebut, Jokowi gagal mengambil momentum untuk menunjukan terlebih dulu sikap pro-aktif Indonesia yang “berkekuatan”.