Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Presiden Akan Hadiri Peluncuran Tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022

Kompas.com - 30/05/2022, 19:11 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menghadiri peluncuran tahapan Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang dijadwalkan pada 14 Juni 2022 mendatang.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan kesedian Jokowi untuk hadir dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 setelah pihaknya mengundang secara langsung saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (30/5/2022).

"Ada peluncuran dimulainya tahapan pemilu pada 14 Juni 2022 ini. Kami mengundang Presiden untuk memberikan sambutan dalam rangka peluncuran. Presiden menyambut baik, insyaAllah akan hadir," ujar Hasyim saat memberikan keterangan pers di Gedung KPU RI.

Ia pun mengatakan, kehadiran Jokowi dalam peluncuran tahapan mendatang merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan, tahapan, dan kegiatan Pemilu 2024.

Baca juga: Rapat Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024 Batal, Komisi II: KPU Roadshow ke Lembaga Tinggi Negara

Hasyim menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilu akan dimulai paling lambat 20 bulan terhitung dari pemungutan suara.

Adapun hari pemungutan suara sendiri telah ditetapkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga, dimulainya tahapan Pemilu 2024 jatuh pada 14 Juni 2022.

"Kami nanti akan menyelenggarakan rakor yang melibatkan KPU-KPU provinsi untuk menggelar kesiapan KPU menyelenggarakan pemilu," ucap Hasyim.

Pihak KPU sendiri optimistis penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 tidak akan molor dan sesuai dengan ketentuan.

Meski hingga saat ini, PKPU terkait tahapan dan jadwal masih belum diketok.

Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, pada tanggal 7 Juni mendatang akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait dengan penetapan PKPU Tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: Presiden Sepakat Masa Kampanye Pemilu 90 Hari, KPU Yakin Tak Akan Bermasalah dengan DPR

"Hari ini ketemu Presiden dan Presiden menegaskan menerima baik KPU, persiapan penyelenggaraan KPU, dan memastikan tahapan segera dilaksanakan. Kita nanti akan bertemu dengan DPR sesuai jadwal tanggal 7," jelas Yulianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com