Kompas.com - 27/05/2022, 14:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis hak asasi manusia Robertus Robet mendukung gagasan Reformasi Jilid II yang disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra.

"Kita memerlukan reformasi jilid 2, menurut saya namanya Reformasi Republikan," kata Robet saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Menurut Robet, konsep Reformasi Republikan ditujukan untuk memperbarui politik di Indonesia agar bermartabat dalam mencapai common good (kebaikan bersama).

Robet mengatakan, selama ini politik Indonesia sudah berubah menjadi layaknya "pasar" akibat pengaruh kelompok oligarki. Dampak buruknya adalah, lanjut Robet, politik tidak lagi menjadi jalan untuk mencapai keadilan dan kebebasan.

"Reformasi kedua harus diarahkan untuk membersihkan politik dari invasi ekonomisasi," ujar Robet.

Baca juga: Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

"Ini penting untuk memperkuat dan memberikan fondasi nilai untuk demokrasi," lanjut Robet.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (21/5/2022), Azra menilai Indonesia perlu melakukan reformasi jilid II yang berjalan secara damai, tidak seperti reformasi pada 1998 yang juga memicu kerusuhan dan kekerasan dari aparat keamanan terhadap sipil.

"Kita sekarang memerlukan reformasi jilid dua, tapi yang damai, peaceful second stage of reform. Kenapa, terutama saya kira (aspek) politik ya, politik kita memerlukan reformasi yang luar biasa," kata Azra dalam acara Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi yang ditayangkan akun YouTube Institut Harkat Negeri.

Menurut Azra, praktik demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, bahkan semakin dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pertanda kemunduran itu, kata Azra, adalah munculnya proses resentralisasi.

Yang dimaksud Azra dengan resentralisasi tercermin dari kebijakan pemerintah yang mengangkat penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah hingga 2024 tanpa melibatkan masyarakat.

Baca juga: Tujuan Pokok Gerakan Reformasi 1998

"Padahal yang namanya otonomi daerah itu dengan susah payah itu dibangun. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi yang begitu kuat itulah yang menimbulkan perlawanan," kata Azra.

Azra berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya dapat berperan dalam memperbaiki kehidupan demokrasi tersebut bila ingin dianggap meninggalkan warisan yang baik.

Menurut Azra, Jokowi dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas sejumlah undang-undang, seperti UU KPK yang dianggap melemahkan KPK, UU Cipta Kerja yang merugikan buruh, dan UU Minerba yang menguntungkan pemilik modal.

"Keluarkan perppu itu, selesai itu, dan itu akan dikenang dalam sejarah bahwa ada titik balik dari Pak Jokowi, kita sangat menghargai kalau itu dilakukan. Jadi bukan tidak ada jalan, ada jalan," kata Azra.

Secara terpisah, pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, reformasi jilid II tidak perlu dilakukan terkait dengan penataan sistem ketatanegaraan. Menurut dia, segala hal yang sudah ada saat ini sudah cukup memadai menurut standar demokrasi modern.

Baca juga: Melakukan Amandemen Konstitusi untuk Menunda Pemilu Dinilai Kontra Produktif dengan Semangat Reformasi

Sebab menurut Ray, Indonesia sudah memiliki semua aturan dan lembaga yang umumnya ada di negara demokrasi modern. Selain itu, pilihan sistem ketatanegaraan sejauh ini sudah tepat dengan demokrasi ala Indonesia.

"Sekalipun tetap dibutuhkan perbaikan pada elemen tekhnisnya, tetapi bukan pada subtansi atau prinsip demokrasinya. Oleh karena itulah, saya merasa tidak dibutuhkan reformasi jilid II jika itu berkenan dengan penataan sistem demokrasi dan ketatanegaraan kita," papar Ray.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo di Pilpres 2024

Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi Tak Ada Obatnya

Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi Tak Ada Obatnya

Nasional
KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

Nasional
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Nasional
OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

Nasional
9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

Nasional
Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Nasional
Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Nasional
Pengakuan Sambo kepada Polisi, Emosi Lalu Minta Bharada E Bunuh Brigadir J...

Pengakuan Sambo kepada Polisi, Emosi Lalu Minta Bharada E Bunuh Brigadir J...

Nasional
Ketua KPK Sebut Penangkapan Bupati Pemalang Terkait Suap

Ketua KPK Sebut Penangkapan Bupati Pemalang Terkait Suap

Nasional
6 Parpol Akan Daftar ke KPU Hari Ini, Ada Partai Buruh, Berkarya, dan Ummat

6 Parpol Akan Daftar ke KPU Hari Ini, Ada Partai Buruh, Berkarya, dan Ummat

Nasional
KPK Tangkap Tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

KPK Tangkap Tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

Nasional
Prabowo Diyakini Menang Jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024

Prabowo Diyakini Menang Jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024

Nasional
Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada 'Deal' Apa Pun

Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada "Deal" Apa Pun

Nasional
Ancang-ancang Prabowo Subianto Menuju Pintu Pilpres 2024...

Ancang-ancang Prabowo Subianto Menuju Pintu Pilpres 2024...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.