Salin Artikel

Reformasi Jilid II Dinilai Perlu demi Jauhkan Politik dari Oligarki

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis hak asasi manusia Robertus Robet mendukung gagasan Reformasi Jilid II yang disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra.

"Kita memerlukan reformasi jilid 2, menurut saya namanya Reformasi Republikan," kata Robet saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Menurut Robet, konsep Reformasi Republikan ditujukan untuk memperbarui politik di Indonesia agar bermartabat dalam mencapai common good (kebaikan bersama).

Robet mengatakan, selama ini politik Indonesia sudah berubah menjadi layaknya "pasar" akibat pengaruh kelompok oligarki. Dampak buruknya adalah, lanjut Robet, politik tidak lagi menjadi jalan untuk mencapai keadilan dan kebebasan.

"Reformasi kedua harus diarahkan untuk membersihkan politik dari invasi ekonomisasi," ujar Robet.

"Ini penting untuk memperkuat dan memberikan fondasi nilai untuk demokrasi," lanjut Robet.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (21/5/2022), Azra menilai Indonesia perlu melakukan reformasi jilid II yang berjalan secara damai, tidak seperti reformasi pada 1998 yang juga memicu kerusuhan dan kekerasan dari aparat keamanan terhadap sipil.

"Kita sekarang memerlukan reformasi jilid dua, tapi yang damai, peaceful second stage of reform. Kenapa, terutama saya kira (aspek) politik ya, politik kita memerlukan reformasi yang luar biasa," kata Azra dalam acara Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi yang ditayangkan akun YouTube Institut Harkat Negeri.

Menurut Azra, praktik demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, bahkan semakin dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pertanda kemunduran itu, kata Azra, adalah munculnya proses resentralisasi.

Yang dimaksud Azra dengan resentralisasi tercermin dari kebijakan pemerintah yang mengangkat penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah hingga 2024 tanpa melibatkan masyarakat.

"Padahal yang namanya otonomi daerah itu dengan susah payah itu dibangun. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi yang begitu kuat itulah yang menimbulkan perlawanan," kata Azra.

Azra berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya dapat berperan dalam memperbaiki kehidupan demokrasi tersebut bila ingin dianggap meninggalkan warisan yang baik.

Menurut Azra, Jokowi dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas sejumlah undang-undang, seperti UU KPK yang dianggap melemahkan KPK, UU Cipta Kerja yang merugikan buruh, dan UU Minerba yang menguntungkan pemilik modal.

"Keluarkan perppu itu, selesai itu, dan itu akan dikenang dalam sejarah bahwa ada titik balik dari Pak Jokowi, kita sangat menghargai kalau itu dilakukan. Jadi bukan tidak ada jalan, ada jalan," kata Azra.

Secara terpisah, pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, reformasi jilid II tidak perlu dilakukan terkait dengan penataan sistem ketatanegaraan. Menurut dia, segala hal yang sudah ada saat ini sudah cukup memadai menurut standar demokrasi modern.

Sebab menurut Ray, Indonesia sudah memiliki semua aturan dan lembaga yang umumnya ada di negara demokrasi modern. Selain itu, pilihan sistem ketatanegaraan sejauh ini sudah tepat dengan demokrasi ala Indonesia.

"Sekalipun tetap dibutuhkan perbaikan pada elemen tekhnisnya, tetapi bukan pada subtansi atau prinsip demokrasinya. Oleh karena itulah, saya merasa tidak dibutuhkan reformasi jilid II jika itu berkenan dengan penataan sistem demokrasi dan ketatanegaraan kita," papar Ray.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika)

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/14060041/reformasi-jilid-ii-dinilai-perlu-demi-jauhkan-politik-dari-oligarki

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Nasional
Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

Nasional
Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Nasional
Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

Nasional
Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Nasional
Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Nasional
Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Nasional
Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Nasional
Kapolri Perintahkan 'Bekingan' Bandar Judi Disikat Habis

Kapolri Perintahkan "Bekingan" Bandar Judi Disikat Habis

Nasional
Brigjen TNI Tembak Kucing, Pakar Ungkap Faktor Kekejaman Terhadap Hewan

Brigjen TNI Tembak Kucing, Pakar Ungkap Faktor Kekejaman Terhadap Hewan

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin 'Booster'

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin "Booster"

Nasional
KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.