Pembatasan Jabatan Presiden Hasil Reformasi, Savic Ali: Kekuasaan Tak Pernah Merasa Cukup, Harus Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alieha atau Savic Ali menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, pembatasan kekuasaan jabatan presiden merupakan tuntutan masa reformasi.

“Jadi itu hasil reformasi, hasil perjuangan banyak orang bahwa kekuasaan tidak pernah merasa cukup, dan dia harus dibatasi,” tutur Savic dalam tayangan YouTube Beginu Kompas.com dikutip Rabu (16/3/2022).

Savic mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden akan mengorbankan banyak hal, salah satunya adalah konstitusi.

“Saya kira enggak cukup alasan lah, apalagi dampaknya itu melanggar konstitusi. Kalau kita mau mengubah konstitusi itu lebih parah lagi,” ucapnya.

Baca juga: Pakar: Perpanjangan Jabatan Presiden Lewat Perubahan Konstitusi Biasanya Berakhir Buruk

Dalam pandangannya, jika konstitusi diubah untuk merealisasikan wacana itu maka Indonesia bukan lagi negara hukum.

“Itu negara kekuasaan. Negara kekuasaan adalah negara yang kalau menemukan hukum tidak cocok, maka hukumnya diubah. Kalau negara hukum, cocok atau enggak ya itu hukumnya,” papar Savic.

“Karena hukum itu juga bukan diciptakan oleh satu dua orang, tapi hasil dinamika banyak sekali elemen bangsa juga situasi zaman,” sebutnya.

Savic mengatakan jika wacana perpanjangan masa presiden direalisasikan, maka akan memicu demonstrasi besar-besaran.

“Saya kira gelombang protesnya sulit diprediksi,” kata dia.

Apalagi, lanjut Savic, generasi muda saat ini sudah lebih banyak yang berpengalaman untuk melakukan demonstrasi.

Baca juga: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wacana Rasa Orde Baru

“Generasi sekarang ini pernah warming up (pemanasan) untuk demonstrasi. Sudah ada (demonstrasi) soal KPK, dan UU Cipta Kerja. Banyak peristiwa ratusan ribu anak di Indonesia sudah pernah demonstrasi,” jelasnya.

Terakhir Savic meminta para elite politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden tak merasa bisa mengatur negara dengan beberapa orang saja.

Pasalnya ada masyarakat yang juga mesti dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

“Mereka (elite politik) enggak menghitung bahwa ada kekuatan di luar ini yang disebut ekstra parlementarian. Kita mengalami itu di 98. Beberapa tahun kebelakang kita melihat ada kekuatan itu, walau tidak ada leader yang sangat kuat dalam tanda kutip. Tapi itu punya power,” tegasnya.