Kompas.com - 25/05/2022, 00:00 WIB
|

KOMPAS.com – Persinggungan anak dengan tindak pidana menjadi awal mula anak berhubungan dengan hukum.

Tak hanya bagi yang melakukan tindak pidana, dari kasus yang muncul, ada kalanya anak juga dapat berada dalam status sebagai saksi atau korban.

Sejumlah peraturan terkait anak yang berhadapan dengan hukum pun telah dibuat pemerintah. Salah satunya adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya undang-undang ini bertujuan agar peradilan benar-benar menjamin perlindungan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak merupakan penerus bangsa.

Selain itu, adanya peradilan pidana anak juga untuk mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan begitu, diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Baca juga: Macam-macam Pengadilan di Indonesia

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

  • anak yang berkonflik dengan hukum: anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
  • anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban): anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
  • anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi): anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Baca juga: Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Hak anak dalam proses peradilan pidana

Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tak hanya itu, ada hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

  • diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, seperti beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga/pendamping, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan, serta menyampaikan keluhan, dan mengikuti siaran media massa;
  • dipisahkan dari orang dewasa;
  • memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  • melakukan kegiatan rekreasional, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
  • bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat anak, misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, diborgol, disuruh membersihkan toilet, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki;
  • tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  • tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  • memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  • tidak dipublikasikan identitasnya;
  • memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
  • memperoleh advokasi sosial;
  • memperoleh kehidupan pribadi, di antaranya dibolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
  • memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  • memperoleh pendidikan;
  • memperoleh pelayananan kesehatan; dan
  • memperoleh hak lain sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana, yakni hak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak berusia lebih dari 17 tahun dan di bawah 18 tahun, serta hak menurut UU tentang Pemasyarakatan, seperti menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lain.

 

Referensi:

  • Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
  • UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Nasional
Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Nasional
[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

Nasional
Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Nasional
Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Nasional
Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Isi UU IKN

Isi UU IKN

Nasional
Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Nasional
Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Nasional
Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya 'Last Minute'

Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya "Last Minute"

Nasional
Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Nasional
Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Nasional
Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.