Kompas.com - 24/05/2022, 07:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tren hukuman kepada para terpidana korupsi sepanjang 2021 yang menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) belum memenuhi rasa keadilan dinilai. Salah satunya adalah tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tergolong rendah.

Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme putusan hakim yang bisa diganti hukuman kurungan juga dinilai belum maksimal. Sebab, para koruptor dinilai lebih memilih menjalani hukuman ganti berupa penjara ketimbang harus membayar kerugian negara.

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal, harus dibentuk standar tuntutan antara Kejaksaan dan KPK, serta standar vonis dari Mahkamah Agung dalam perkara rasuah supaya efek jera yang diharapkan dari program pemberantasan korupsi bisa maksimal.

"Mendorong aturan internal lembaga penegak hukum agar ada standar pemidanaan dan pemulihan aset tindak pidana korupsi agar mengurangi disparitas pemidanaan," kata Agil saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Baca juga: ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Agil juga berharap pemerintahan mendatang harus memiliki komitmen pemberantasan korupsi yang ditunjukkan dengan aksi nyata. Sebab, jika tidak dilakukan maka upaya memerangi korupsi diperkirakan tak bakal maksimal.

"Misalnya menjadikan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama, baik misalnya melakukan pencegahan korupsi di internal pemerintahan mulai dari kementerian, lembaga, dan seterusnya," ujar Agil.

Selain itu, Agil berharap kepala pemerintahan mendatang dalam memilih pimpinan lembaga seperti Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK harus berdasarkan integritas dan berkomitmen serius memberantas korupsi. Selain itu, kata dia, seleksi tiga pejabat ini mesti terbuka dan partisipatif.

"Sebab, tiga jabatan ini sangat menentukan bagaimana penindakan kasus korupsi dilakukan," ucap Agil.

Baca juga: ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

Dalam paparan pada akhir pekan lalu, ICW menyoroti tiga titik kelemahan penegak hukum dalam tren putusan kasus korupsi, yakni dari vonis yang ringan, tuntutan jaksa dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai kurang maksimal, sampai pengembalian kerugian keuangan negara yang tidak sepadan dengan nilai korupsi.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam jumpa pers daring yang diunggah di kanal YouTube, Minggu (22/5/2022), sepanjang 2021 terdapat 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pihak kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.