Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Kompas.com - 24/05/2022, 19:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajarannya agar tidak menggunakan anggaran negara untuk membeli barang-barang impor.

Dia mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seharusnya para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, hingga petinggi BUMN menggunakan dana negara untuk belanja produk-produk lokal.

"Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor," kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022).

"Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit, uang di APBN, APBD, BUMN malah diberikan produk impor, produk luar. Bagaimana enggak salah? Salah besar sekali!" tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Menurut Jokowi, komitmen anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) untuk berbelanja produk lokal sebesar Rp 802 triliun. Sementara, komitmen BUMN senilai Rp 296 triliun.

Namun, dia menyayangkan komitmen itu nyatanya tak sejalan dengan realisasi. Jokowi mencatat, realisasi belanja produk lokal oleh kementerian/lembaga dan pemda masih di bawah 10 persen atau Rp 110,2 triliun.

Dia mengatakan, serapan anggaran belanja produk lokal di 107 pemda baru 5 persen. Bahkan, ada 17 pemda yang serapan anggarannya masih nol.

Jika kondisi demikian terus berlangsung, Jokowi mengancam bakal mengungkap kementerian/lembaga dan pemda mana saja yang serapan anggarannya masih sangat minim.

"Ini komitmen 802 triliun realisasi 110 triliun. Tak tunjukin nanti. Ini tadi masih sabar saya, jangan dulu, tunggu dulu," ucap Jokowi geram.

"Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya. Ini DKI Jakarta, ini Aceh, ini Sulawesi Selatan, ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini kabupaten A, kabupaten B, kota A, kota B, aku hafalin semuanya nanti," lanjut dia.

Presiden mengatakan, situasi ekonomi yang sulit dialami semua negara beberapa waktu belakangan, termasuk Indonesia. Begitu pandemi virus corona selesai, sedianya setiap negara merencanakan pemulihan ekonomi.

Namun, ketidakpastian global terus menerus terjadi. Belum lagi, ditambah perang yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Oleh karenanya, Jokowi ingin para menteri, kepala lembaga, jajaran kepala daerah, hingga para petinggi BUMN memiliki kepekaan atau sense of crisis atas keadaan ini.

"Sekali lagi, kita harus memiliki perasaan yang sama, kepekaan yang sama, terhadap situasi yang sangat tidak mudah ini," kata kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com