Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajarannya agar tidak menggunakan anggaran negara untuk membeli barang-barang impor.

Dia mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seharusnya para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, hingga petinggi BUMN menggunakan dana negara untuk belanja produk-produk lokal.

"Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor," kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022).

"Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit, uang di APBN, APBD, BUMN malah diberikan produk impor, produk luar. Bagaimana enggak salah? Salah besar sekali!" tegasnya.

Menurut Jokowi, komitmen anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) untuk berbelanja produk lokal sebesar Rp 802 triliun. Sementara, komitmen BUMN senilai Rp 296 triliun.

Namun, dia menyayangkan komitmen itu nyatanya tak sejalan dengan realisasi. Jokowi mencatat, realisasi belanja produk lokal oleh kementerian/lembaga dan pemda masih di bawah 10 persen atau Rp 110,2 triliun.

Dia mengatakan, serapan anggaran belanja produk lokal di 107 pemda baru 5 persen. Bahkan, ada 17 pemda yang serapan anggarannya masih nol.

Jika kondisi demikian terus berlangsung, Jokowi mengancam bakal mengungkap kementerian/lembaga dan pemda mana saja yang serapan anggarannya masih sangat minim.

"Ini komitmen 802 triliun realisasi 110 triliun. Tak tunjukin nanti. Ini tadi masih sabar saya, jangan dulu, tunggu dulu," ucap Jokowi geram.

"Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya. Ini DKI Jakarta, ini Aceh, ini Sulawesi Selatan, ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini kabupaten A, kabupaten B, kota A, kota B, aku hafalin semuanya nanti," lanjut dia.

Presiden mengatakan, situasi ekonomi yang sulit dialami semua negara beberapa waktu belakangan, termasuk Indonesia. Begitu pandemi virus corona selesai, sedianya setiap negara merencanakan pemulihan ekonomi.

Namun, ketidakpastian global terus menerus terjadi. Belum lagi, ditambah perang yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina.

Oleh karenanya, Jokowi ingin para menteri, kepala lembaga, jajaran kepala daerah, hingga para petinggi BUMN memiliki kepekaan atau sense of crisis atas keadaan ini.

"Sekali lagi, kita harus memiliki perasaan yang sama, kepekaan yang sama, terhadap situasi yang sangat tidak mudah ini," kata kepala negara.