Kompas.com - 24/05/2022, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indoensia (Polri) akan melakukan pengawalan dan mempersiapkan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Adapun Pemilu serentak 2024 terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, Polri akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mengamankan penyelanggaraan Pemilu serentak 2024.

"Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polres jajaran," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Rizal Ramli Kritik Anggaran Pemilu Serentak 2024, Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Menurut Dedi, koordinasi itu akan dilakukan bersama unsur TNI, Komisi Pemilihan Pemilu (KPU), Bawaslu, serta pemerintah daerah.

Dedi mengatakan, berdasarkan informasi KPU, setiap tahapan pemilu akan memiliki potensi gangguan kemananan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berbeda-beda.

Dedi pun menyampaikan, Polri akan mempersiapkan pengamanan agar semua proses pemilu serentak berjalan aman, lancar, serta demokratis.

"Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapakan anggaran, personel, sarana prasarana, cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan tersebut agar seluruh pentahapan pemilu 2024 baik pilpres, pileg, dan pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis dan tetap memperhatikan prokes (protokol kesehatan) Covid-19," ujarnya.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Listyo mengatakan, pelaksanaan pemilu tahun 2024 akan jauh lebih kompleks karena diadakan secara serentak.

Ia mengatakan, pengamanan akan dilakukan mulai dari pengamanan yang bersifat administrasi sampai dengan yang bersifat pengamanan fisik di lapangan.

"Karena memang dari sisi penyelenggaraan yang serentak. Sehingga, perlu persiapan pengamanan yang lebih awal," kata Listyo usai melakukan audiensi bersama KPU, di Mabes Polri, Jakarta, 23 Mei 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Nasional
Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Nasional
Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Nasional
KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

Nasional
Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Nasional
Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Nasional
Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

Nasional
Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Nasional
Tegaskan Otopsi Pertama Brigadir J Sesuai Kode Etik-SOP, Polri: Tak Ada Rekayasa

Tegaskan Otopsi Pertama Brigadir J Sesuai Kode Etik-SOP, Polri: Tak Ada Rekayasa

Nasional
Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.