Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Kompas.com - 24/05/2022, 10:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasi penyakit cacar monyet yang telah menjangkiti sejumlah negara di dunia.

Menurut Netty, antisipasi diperlukan meski penyakit tersebut belum ditemukan di Indonesia.

"Pemerintah harus segera menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan gejala demam, ruam kulit melepuh menjadi lenting dan pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: WHO: Cacar Monyet Termasuk Tantangan Berat Dunia, Seberapa Bahayanya?

Salah satu yang harus segera dilakukan pemerintah, ujar Netty, adalah edukasi tentang penyakit cacar monyet kepada masyarakat.

Pemerintah diminta menjelaskan gejala, penyebab hingga cara mencegah maupun mengobati cacar monyet.

"Masyarakat harus mendapatkan informasi akurat terkait munculnya cacar monyet. Jangan sampai penyakitnya sudah di depan mata, sementara masyarakat mendengar namanya saja belum pernah," tambah Netty.

Ketua DPP PKS Bidang Sosial ini berharap, pemerintah memantau dan melakukan kontak dengan negara-negara yang sudah terjangkit cacar monyet seperti Inggris, Belgia, AS, Australia dan Spanyol.

Baca juga: Fakta tentang Cacar Monyet: Cara Penularan, Masa Inkubasi, dan Gejala

Menurutnya, Indonesia perlu mengetahui hal apa saja yang sudah dilakukan negara-negara tersebut dalam menghadapi kasus cacar monyet.

"Misalnya Amerika Serikat yang mengidentifikasi penyakit cacar monyet dengan sistem berjenjang atau Belgia yang menerapkan sistem karantina bagi penduduk yang terkena, atau seperti Spanyol yang  menutup tempat yang diduga jadi sumber penyebaran cacar monyet," jelas dia.

Hal-hal seperti itu, kata Netty, perlu dipelajari guna meningkatkan kewaspadaan.

Kendati demikian, Netty juga meminta pemerintah agar melakukan jemput informasi ke lapangan dengan menurunkan petugas kesehatan.

"Sebaiknya jangan menunggu ada pasien dengan cacar monyet yang berobat ke faskes (fasilitas kesehatan). Turunkan petugas langsung ke wilayah yang diduga dapat menjadi sumber penyebaran. Kerja sama dengan struktur RT RW, PKK atau PLKB untuk mendeteksi warga di wilayahnya masing-masing," saran Netty.

Baca juga: Update Kasus Konfirmasi Cacar Monyet, Tersebar di 14 Negara, Mana Saja?

Dikutip dari laman Badan Kesehatan Dunia (WHO), cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit langka yang disebabkan virus monkeypox, bagian dari genus Orthopoxvirus.

Cacar monyet merupakan zoonosis, yakni penyakit yang menular dari hewan ke manusia.

Meski disebut cacar monyet, virus ini tidak benar-benar berasal dari monyet maupun primata lain.

Penyematan kata "monyet", lantaran virus ini pertama kali ditemukan pada monyet yang dipelihara untuk kepentingan penelitian pada 1958.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com