KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam program penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara berintegritas atau Paku Integritas tahun 2022.

Dalam acara ini, KPK bakal memberikan pembekalan antikorupsi bagi menteri dan jajaran pejabat eselon satu KLHK beserta pasangan masing-masing.

"Hadir dalam kegiatan ini Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono, Inspektur Jenderal Laksmi Wijayanti dan jajaran eselon satu lainnya beserta pasangan masing-masing," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Sorotan DPR soal Pembangunan IKN dan Jawaban Menteri LHK Siti Nurbaya..

Program ini merupakan kelanjutan program yang sama pada 2021. Paku Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.

Paku Integritas meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi atau executive briefing bagi penyelenggara negara beserta pasangannya serta pendidikan dan latihan pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Executive briefing pada Paku Integritas 2022 akan diselenggarakan dalam 9 seri yang melibatkan total 17 kementerian/lembaga/pemda.

Ketujuh belas kementerian/lembaga ini mewakili fokus area KPK tahun ini yang meliputi sektor Sumber Daya Alam (SDA), Aparat Penegak Hukum (APH), tata niaga, politik, dan pelayanan publik.

Setelah KLHK, executive briefing selanjutnya diberikan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Baca juga: KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

Kemudian, Kementerian Perindustrian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri dan tujuh Penjabat yakni Gubernur Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat serta Kementerian Keuangan.

Sedangkan, pendidikan dan latihan pembangunan integritas akan diselenggarakan sebanyak 4 serindan akan diikuti oleh beberapa kementerian/lembaga tersebut dalam setiap serinya.