Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK: Arahan Presiden, Pembangunan IKN Diupayakan Sedikit Mungkin Lakukan Penebangan Hutan

Kompas.com - 17/02/2022, 16:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, pemerintah berupaya agar penebangan hutan di kawasan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan sedikit mungkin.

Adapun penegasan itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap proyek pembangunan IKN.

"Sesuai arahan bapak presiden, bahwa pembangunan IKN ini harus betul-betul berbasis lingkungan dan bernama Forest City. Jadi, akan sedikit mungkin melakukan penebangan hutan dan sebetulnya diupayakan untuk tidak," kata Siti dalam rapat kerja di Komisi IV DPR, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Tinjau Lokasi IKN, Puan Maharani Soroti Pertahanan dan Keamanan

Siti menuturkan, dengan demikian Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat melakukan penanaman pohon di lokasi IKN.

Presiden juga disebut meminta kawasan hutan di IKN tidak boleh kurang dari 80 persen.

"Di dalam plan Bappenas 65 persen. Tapi bapak presiden sebetulnya meminta untuk menjadi 80-90 persen," ucapnya.

Oleh karena itu, Siti mengatakan, Kementerian LHK tengah mengupayakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sejak 2021 hingga ke selanjutnya.

Pada saat ini, tahapan RHL sudah sampai pada proses penyiapan kawasan persemaian skala besar dengan kapasitas 15 juta bibit pohon.

"Akan ada pembibitan yang besar untuk di lokasi ini (IKN)," tutur Siti.

Baca juga: IKN Dibangun Mulai Pertengahan Tahun 2022

Dalam paparannya, Siti mengungkapkan tentang pembangunan persemaian skala besar akan berada di areal seluas 120 hektar.

Lokasinya berada di kawasan hutan produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pada 2021, dipaparkan bahwa menjadi pembangunan tahap 1 yang dilakukan dengan penyiapan lahan, pagar dan gerbang.

Baca juga: Jokowi Bertemu Delegasi Bank Dunia di Istana, Bahas Pandemi, IKN, hingga G20

Pada 2022, persiapan pembangunan II untuk persemaian dengan mendirikan rumah produksi, dukungan pengairan, jalan lingkungan, listrik dan penyiapan awal bibit.

Tahun selanjutnya, pembangunan tahap III di mana sarana pendukung dan penyiapan bibit dikerjakan. Baru kemudian setelah tahun 2023, produksi bibit pohon dapat dilakukan di lokasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com