Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK Sebut Tidak Ada Orangutan di Kawasan IKN

Kompas.com - 28/03/2022, 13:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengeklaim bahwa di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak ditemukan adanya orangutan.

Hal itu diungkapkan Siti atas banyaknya kekhawatiran terhadap pembangunan IKN mengganggu satwa dilindungi seperti orangutan.

"Di IKN ini, dikhawatirkan ada orangutan di wilayah ini. Sudah survei lapangan dilakukan, di wilayah IKN ini tidak ada orangutan," kata Siti dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR, Senin (28/3/2022).

Kendati demikian, pihaknya tetap mencatat adanya flora dan fauna lainnya yang perlu dilindungi agar tidak terganggu pembangunan proyek IKN.

Baca juga: Desain Istana Wapres-Tempat Ibadah di IKN Wajib Terkoneksi Transportasi Publik

Namun, Siti tak menjabarkan secara detail flora dan fauna apa saja yang ada di wilayah IKN tersebut.

Untuk mencegah terganggunya flora dan fauna, Kementerian LHK disebut akan melakukan koridor satwa.

"Jadi dari hutan ke hutan, itu satwanya tidak terganggu melewati. Di bagian utara dan koridor selatan, ini sudah diidentifikasi dengan baik dan kita kerjakan," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian LHK juga sudah melakukan penanaman di wilayah IKN.

Adapun hal tersebut, imbuh Siti, sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan IKN harus didahului dengan pemulihan kawasan hutan.

"Bapak presiden perintahkan untuk dilakukan pemulihan hutan besar-besaran di wilayah IKN, caranya kita mulai dengan persemaian Mentawir," ungkap Siti.

Siti melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan 121 hektar untuk persemaian Mentawir.

Baca juga: Jubir: Crowdfunding Bukan Satu-satunya Prioritas Pembiayaan Pembangunan IKN Non-APBN

Adapun 32,5 hektar di antaranya untuk sarana persemaian dengan produksi mencapai 15-20 juta bibit tanaman.

Terkait penanaman, kata Siti, sudah dimulai dan ditandai dengan penanaman bibit tanaman endemik oleh gubernur-gubernur bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kawasan yang ditanami oleh gubernur dan presiden itu bahkan disebut akan menjadi semacam kebun raya.

"Ini simboliknya, tapi nanti akan ada semacam kebun raya atau arborea atau apapun namanya, tapi itu belum diputuskan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com