Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membedah Kans Airlangga Hartarto Menuju Capres 2024

Kompas.com - 22/05/2022, 09:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyatakan akan mengusung sang Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai kandidat calon presiden 2024. Namun, sampai saat ini elektabilitas atau tingkat keterpilihan lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian itu masih terpaut jauh dengan para tokoh lain yang diperkirakan bakal meramaikan bursa pemilihan presiden 2024 mendatang.

Airlangga juga saat menjadi bagian dari koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di dalam koalisi itu, modal suara Partai Golkar memang yang paling besar.

Partai Golkar mendapatkan 85 kursi di parlemen atau setara dengan 14,7 persen dalam Pemilu 2019. Sedangkan perolehan total suara nasional Partai Golkar saat itu adalah 17.596.839 atau 12,57 persen.

Sementara itu, PAN mendapatkan 44 kursi di Senayan atau setara dengan 7,6 persen. Mereka mendapatkan 9.572.623 suara nasional yang sebanding dengan 6,84 persen.

Baca juga: Golkar Bersikeras Usung Airlangga Capres 2024, Pengamat: PPP dan PAN Nurut jika Menguntungkan

Sedangkan PPP berada satu tingkat di bawah PAN dengan jumlah capaian 19 kursi di parlemen atau 3,3 persen.

Dengan membentuk koalisi, ketiga partai itu memang bisa mengusung calon presiden karena sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yakni minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnya.

Akan tetapi, elektabilitas Airlangga sampai saat ini masih perlu ditingkatkan. Dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada rentang 14 sampai 19 April 2022, elektabilitas Airlangga masih kurang menjanjikan.

Menurut survei itu, dari 100 persen responden, ada 35 persen yang menyatakan mengetahui sosok Airlangga. Sedangkan dari segi ketertarikan, tercatat ada 67 persen responden yang suka dengan sosok Airlangga.

Baca juga: Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Survei itu dilakukan dengan tatap muka dengan sampel sebanyak 1,220 orang, dengan metode multistage random sampling.

Melihat elektabilitas Airlangga saat ini, koalisi itu harus bekerja keras jika ingin mengusung anak sang mantan politikus Golkar dan eks menteri perindustrian Hartarto Sastrosoenarto itu sebagai capres.

Menurut Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), R. Siti Zuhro, terdapat beberapa pilihan bagi Golkar dan koalisinya untuk mengikuti kompetisi di Pemilihan Presiden 2024. Pertama adalah jika elektabilitas Airlangga tak kunjung membaik atau naik, maka terdapat peluang dia akan diposisikan sebagai calon wakil presiden dan dipasangkan dengan calon presiden yang punya tingkat keterpilihan lebih baik.

"Bila Airlangga dinilai belum cukup mendongkrak sebagai wapres, bisa saja dicarikan calon yang nantinya bisa dipasangkan yang disukai rakyat," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/5/2022).

Baca juga: Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Selain itu, menurut Siti Airlangga dan koalisi Indonesia Bersatu harus bisa memanfaatkan masa sebelum pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden buat mendongkrak elektabilitas. Selain itu juga untuk mencari siapa calon yang tepat untuk dipasangkan dengan Airlangga.

"Pendaftaran paslon akan dilaksanakan September 2023. Sekarang Mei 2022. Jadi masih cukup waktu untuk menjajaki calon yang tepat untuk dipasangkan dengan Airlangga," ujar Siti.

Di sisi lain, Siti meyakini jika Golkar bersama PPP dan PAN berhasil melakukan konsolidasi untuk menggalang dukungan, maka bisa saja elektabilitas Airlangga bakal melejit.

Baca juga: Airlangga Jamin Koalisi Indonesia Bersatu Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

"Meskipun saat ini dikatakan bahwa elektabilitasnya belum tinggi, bila 'mesin' Partai Golkar sudah bekerja semua, tak tertutup kemungkinan elektabilitas Airlangga akan meningkat. Apalagi kalau pasangannya nanti bisa mendongkrak tingkat keterpilihannya," ucap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com