Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap KIB Tak Ganggu Kinerja Kabinet, PAN: Justru Bertanggung Jawab Tingkatkan Kinerja

Kompas.com - 20/05/2022, 16:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi memastikan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Justru KIB bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Yoga mengatakan hal itu untuk merespons pendapat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengingatkan KIB agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan saat ini karena agenda politik 2024.

Baca juga: Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Yoga menilai, jalannya pemerintahan tidak akan terganggu dengan adanya KIB.

Sebab, pendiri koalisi, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa adalah menteri di kabinet Jokowi.

"KIB tetap berkomitmen atas peningkatan kinerja pemerintah," ucap dia.

Yoga mengatakan, adanya KIB tersebut juga dalam rangka melestarikan tradisi koalisi mempersiapkan Pilpres 2024.

Menurut dia, koalisi yang terbentuk sejak awal justru berguna mempersiapkan visi pemerintahan Indonesia ke depan.

"KIB menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan injure time, last minute," kata dia.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Di sisi lain, tambah Yoga, KIB juga dinilai bagian dari proses pendidikan politik mengenai pemilu.

Yoga berpandangan, perlu ditanamkan kepada rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, dan akuntabel.

"Jika beberapa event silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut, terutama tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya," ucap Yoga.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto mengingatkan agar munculnya KIB tidak mengganggu jalannya pemerintahan untuk memajukan bangsa, terlebih memasukkan agenda politik 2024.

Untuk itu, dia mengingatkan agar kepentingan rakyat sebagaimana mestinya harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com