24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

Menunggu komitmen pemerintah

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tioria Pretty Stephanie mengatakan, sampai saat ini seluruh keluarga korban dan kalangan pegiat hak sipil menunggu niat baik pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti.

"Di satu sisi sebenarnya semua masukan, bahan, itu sudah ada semua di pemerintah. Jadi pada dasarnya pemerintah bukannya enggak tahu harus melakukan apa, tapi enggak mau aja," kata Pretty saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/5/2022).

Pretty mengatakan, proses pendampingan dan upaya yang dilakukan oleh keluarga para korban untuk mencari keadilan bagi anggota keluarga mereka yang diduga menjadi korban pelanggaran HAM terus dilakukan.

Baca juga: Mahasiswa Peringati 24 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei 1998

Bahkan desakan juga sudah disampaikan kepada semua lembaga negara mulai dari legislatif, eksekutif, sampai yudikatif.

"Bolanya benar-benar tinggal di pemerintah," ujar Pretty.

Salah satu janji Presiden Joko Widodo dalam visi misi Nawa Cita adalah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk Kerusuhan Mei, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Peristiwa Talangsari-Lampung, Peristiwa Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Tetapi, sampai hari ini belum tampak adanya tindak lanjut penuntasan kasus itu oleh Jokowi.