Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/05/2022, 00:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memang berpeluang diusung menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu.

Akan tetapi, menurut dia koalisi yang dihuni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mempunyai pekerjaan untuk mengerek elektabilitas Airlangga.

"Saya pikir juga memang kalau berdasarkan fakta survei, dalam berbagai hasil survei yang ada dari lembaga-lembaga survei itu kan memang menunjukkan masih ada kekurangan di Airlangga terkait soal elektabilitas," kata Idil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/5/2022).

Persoalan elektabilitas Airlangga, kata Idil, kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan bagi PAN dan PPP.

Baca juga: Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Idil mengatakan, persoalan lain yang mengganjal dalam koalisi itu adalah Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga sebagai calon presiden.

Menurut Idil, dengan pemilihan presiden yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang masih ada cukup waktu bagi Airlangga buat menggenjot elektabilitas. Akan tetapi, jika elektabilitas Airlangga tak kunjung membaik maka menurut dia Ketua Umum Partai Golkar itu harus mengambil sikap.

"Ini sangat tergantung, menurut saya, kepada Airlangga sendiri, apakah kemudian dia mau menerima fakta politik yang ada terkait survei tersebut untuk kemudian legowo untuk memberikan kursi calon presiden kepada yang lain. Sementara dia mungkin bisa menjadi calon wakil presiden," ucap Idil.

"Karena sejauh ini peluang untuk mengusung Airlangga memang bisa saja terjadi, tetapi kan ini akan menjadi tantangan besar terutama untuk Golkar, PAN, PPP jika memang betul-betul koalisi ini nanti menjadi koalisi yang solid dan valid untuk memajukan calon presiden yang ada," ucap Idil.

Baca juga: Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Jumlah kumulatif perolehan kursi Golkar, PAN, dan PPP di parlemen adalah 26,82 persen. Sementara, berdasarkan suara nasional, koalisi ini mendapatkan 23,93 persen. Angka tersebut memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yakni minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnnya.

Dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada rentang 14 sampai 19 April 2022, elektabilitas Airlangga masih kurang menjanjikan.

Menurut survei itu, dari 100 persen responden, ada 35 persen yang menyatakan mengetahui sosok Airlangga. Sedangkan dari segi ketertarikan, tercatat ada 67 persen responden yang suka dengan sosok Airlangga.

Survei itu dilakukan dengan tatap muka dengan sampel sebanyak 1,220 orang, dengan metode multistage random sampling.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Krisiandi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Bertemu Megawati, PAN Mengaku Belum Mantap Usung Ganjar di Pilpres 2024

Usai Bertemu Megawati, PAN Mengaku Belum Mantap Usung Ganjar di Pilpres 2024

Nasional
Kapolri Atensi Kasus ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria di Sulteng yang Disebut Polisi 'Persetubuhan'

Kapolri Atensi Kasus ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria di Sulteng yang Disebut Polisi "Persetubuhan"

Nasional
Cawapres Anies Mengerucut Satu Nama, Nasdem Klaim Ketum Parpol Koalisi Perubahan Tak Resisten

Cawapres Anies Mengerucut Satu Nama, Nasdem Klaim Ketum Parpol Koalisi Perubahan Tak Resisten

Nasional
Eks Hakim Sebut Denny Indrayana Bisa Kena “Blacklist” MK Imbas Pernyataan soal Putusan Pemilu Tertutup

Eks Hakim Sebut Denny Indrayana Bisa Kena “Blacklist” MK Imbas Pernyataan soal Putusan Pemilu Tertutup

Nasional
Deklarasi Cawapres Anies Bakal Dilakukan Paling Lambat 16 Juli 2023

Deklarasi Cawapres Anies Bakal Dilakukan Paling Lambat 16 Juli 2023

Nasional
PAN Belum Resmi Jajaki Kerja Sama Politik dengan PDI-P, Berharap Ada Pertemuan Lanjutan

PAN Belum Resmi Jajaki Kerja Sama Politik dengan PDI-P, Berharap Ada Pertemuan Lanjutan

Nasional
Panglima TNI Ancam Sikat Habis Mafia Tanah: Baik Militer Aktif maupun Pensiun

Panglima TNI Ancam Sikat Habis Mafia Tanah: Baik Militer Aktif maupun Pensiun

Nasional
PAN Benarkan Priyo Budi Santoso Jadi Kader: Nyaleg di Jawa Tengah

PAN Benarkan Priyo Budi Santoso Jadi Kader: Nyaleg di Jawa Tengah

Nasional
Anies Benarkan Sudah Kantongi Satu Nama Cawapres

Anies Benarkan Sudah Kantongi Satu Nama Cawapres

Nasional
Update 2 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 178 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.808.056

Update 2 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 178 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.808.056

Nasional
Babak Baru Isu Bocornya Putusan MK soal Pemilu Tertutup: Denny Indrayana Dilaporkan, Bareskrim Turun Tangan

Babak Baru Isu Bocornya Putusan MK soal Pemilu Tertutup: Denny Indrayana Dilaporkan, Bareskrim Turun Tangan

Nasional
Nasdem Bakal Ajukan Praperadilan atas Penetapan Status Tersangka Plate

Nasdem Bakal Ajukan Praperadilan atas Penetapan Status Tersangka Plate

Nasional
Kemenkes: Kasus Rabies Meningkat pada 2022, Kemungkinan karena Pandemi Covid-19

Kemenkes: Kasus Rabies Meningkat pada 2022, Kemungkinan karena Pandemi Covid-19

Nasional
Jalin Kerja Sama dengan PAN, PDI-P Singgung Basis Kekuatan di Sumbar

Jalin Kerja Sama dengan PAN, PDI-P Singgung Basis Kekuatan di Sumbar

Nasional
Anies dan Tim Delapan KPP Sudah Tetapkan Nama Cawapres

Anies dan Tim Delapan KPP Sudah Tetapkan Nama Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com