Kompas.com - 17/05/2022, 06:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan calon dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga presiden (Pilpres) di Indonesia menggunakan mekanisme partai pengusung dan pendukung.

Meski maknanya terlihat sama, tetapi ternyata predikat keduanya kelompok itu berbeda. Hal ini juga terkait erat dengan posisi koalisi atau gabungan partai politik dalam ajang Pilkada sampai Pilpres.

Partai politik pengusung calon presiden adalah mereka yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika mereka mempunyai kursi di DPR dan perolehan suaranya memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), maka mereka bisa langsung mengusung calon presiden.

Jika sebuah partai mempunyai perwakilan atau kursi di DPR tetapi tidak memenuhi ambang batas untuk pencalonan presiden, maka mereka harus bergabung dengan partai politik lain atau membentuk koalisi untuk bisa mengusung calon presiden.

Baca juga: Pilpres 2024, PKB Tidak Mau Cuma Jadi Partai Pengusung Capres-Cawapres

Sedangkan partai pendukung adalah partai politik yang tidak mempunyai kursi atau suara di DPR, tetapi ikut mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Contoh perbedaan antara partai pengusung dan pendukung bisa dilihat pada Pilpres 2019. Saat itu ada dua poros koalisi, yakni kelompok yang mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, yang menjadi partai pengusung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura. Sedangkan partai politik yang mendukung duet Jokowi-Ma'ruf Amin adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Popularitas Tokoh Politik Independen Dinilai Tak Diminati Partai Politik untuk Kontestasi Pilpres 2024

Di sisi lain, partai pengusung Prabowo-Sandiaga adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Posisi politik partai-partai itu bisa berubah setelah Pilpres apakah akan ikut berkoalisi dengan pemerintah atau partai penguasa, atau menjadi oposisi. Semua itu tergantung dari kondisi dan dinamika yang terjadi di kemudian hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDIP Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDIP Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Nasional
Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Nasional
Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Nasional
Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Nasional
'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.