Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Popularitas Tokoh Politik Independen Dinilai Tak Diminati Partai Politik untuk Kontestasi Pilpres 2024

Kompas.com - 13/05/2022, 17:02 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, popularitas tokoh politik independen tidak diminati oleh partai politik (parpol) untuk dipinang jadi bakal calon presiden dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, kecenderungan saat ini, parpol tetap ingin menjagokan kadernya masing-masing untuk menjadi calon presiden (capres).

“Saya melihat trennya (parpol) masih bersikukuh mengajukan kadernya sendiri misalnya Gerindra, PDI-P, Golkar dan PKB,” tutur Firman pada Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Politisi Non-kader Dinilai Mesti Merapat ke Parpol untuk Dapat Tiket Capres

Menurut Firman, parpol ingin memperjuangkan kadernya sendiri karena punya tiket presidential threshold (PT) untuk mengajukan capres.

Kondisi ini, lanjut dia, mesti dilihat sebagai sinyal untuk tokoh-tokoh non-partai yang punya elektabilitas tinggi.

“Saya duga ada satu titik di mana tokoh individual diminta mendekat, enggak bisa terlalu arogan menanti,” ucapnya.

Di sisi lain, parpol yang tak punya tokoh untuk dijagokan dapat membentuk koalisi seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bergabung dengan Partai Golkar.

Ia menyebut pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu itu merupakan langkah Partai Golkar membuka jalan untuk mencalonkan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Memang Golkar masih sangat ngotot memajukan Airlangga dan yang paling mungkin mencari partai-partai seperti PAN dan PPP yang memang belum memiliki tokoh yang bisa leading dalam partainya,” jelas dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Elite Parpol yang Suarakan Penundaan Pemilu Jelaskan ke Mahasiswa Jelang Demo 11 April

Firman mengungkapkan, parpol tidak begitu peduli dengan popularitas dari berbagai lembaga survei terhadap kadernya.

“Jadi ini nanti menjadi rezim partai, (tokoh) mereka mungkin tidak terlalu populer di berbagai survei, tapi partai secara konstitusional berhak untuk mengajukan (capres) sejauh PT-nya cukup,” katanya.

“Jadi mau kandidat invidual punya dukungan sekuat apapun, kalau tidak punya partai ya nothing,” kata dia.

Adapun Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk dalam pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Penjajakan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Dinilai Upaya Majukan Airlangga sebagai Capres

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Kerua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Disebutkan, kerja sama ketiga partai ini akan segera disusun dalam waktu dekat.

Suharso menyatakan koalisi sepakat untuk mengawal berjalannya program pemerintah dan melanjutkan berbagai program Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com