Kompas.com - 12/05/2022, 11:40 WIB
Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler dan Sekretaris Kota Agus Ririmasse memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Ambon pascaliburan Idul Fitri 1443 Hijriyah di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (9/5/2022) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYWakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler dan Sekretaris Kota Agus Ririmasse memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Ambon pascaliburan Idul Fitri 1443 Hijriyah di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (9/5/2022)
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengkaji kemungkinan aparatur sipil negara (ASN) bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menyampaikan, penerapan WFA bagi ASN dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja.

Ia menyebut, dengan bekerja dari mana saja, ASN dapat lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Baca juga: Dikaji, Work From Anywhere untuk ASN

Di sisi lain, WFA dinilai bisa meningkatkan efektivitas serta efisiensi birokrasi di pemerintahan.

"Jadi wacananya ASN bisa work from anywhere, yang penting kinerja dan target tercapai," ucap Satya kepada Kompas.com, Kamis (12/5/2022).

Menurut dia, saat ini wacana WFA bagi ASN sedang dikaji oleh BKN serta kementerian/lembaga terkait.

Satya menyampaikan, WFA bisa diimplementasikan bagi ASN yang memiliki tugas dan fungsi yang sifatnya administratif.

Namun, hal tersebut tidak beraku bagi ASN dengan tugas dan fungsi di unit kerja yang bersinggungan langsung dengan publik.

"Soalnya begini, contohnya untuk ASN yang jadi tenaga medis, pemadam kebakaran, satpol PP, awak kapal patroli Bakamla dan pengawas perikanan KKP, traffic warden, polisi hutan, petugas pemasyarakatan Kumham kan harus hadir/WFO," ujar Satya.

Baca juga: Ada Imbauan WFH bagi Pegawai Swasta, Kadin: Kami Komunikasikan dengan Karyawan

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, penerapan WFH bagi ASN tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.

Dalam seminggu ini, ASN diizinkan WFH untuk mengurangi kemacetan akibat arus balik mudik Lebaran.

Tjahjo menyampaikan, instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

"WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19,” ujar Tjahjo dalam siaran pers, Jumat (6/5/2022) malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Nasional
Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Nasional
Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Nasional
Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

Nasional
Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.