Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Rakernas APPSI, Wapres Minta Penyerapan APBD Tepat Waktu dan Tak Mengendap di Bank

Kompas.com - 09/05/2022, 21:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memaparkan beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal itu dia ungkapkan saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali, Senin (9/5/2022).

Pertama, kata Ma'ruf, pemerintah daerah harus mampu menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Terkait hal ini saya minta penyerapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," ujarnya.

Baca juga: Bertolak ke Bali, Wapres Akan Buka Rakernas APPSI Tahun 2022

Kemudian, Ma'ruf mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui instansi ekonomi dengan memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Sehingga pemda memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri," ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap produk Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Jokowi-Iriana Silaturahim Virtual Dengan Maruf Amin-Wury

Ia juga meminta agar pelayanan publik di daerah-daerah lebih berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf berpesan agar seluruh daerah dapat menerapkan meritokrasi dan ikut mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com