Atas Nama WTP, Menggapai Reputasi dengan Korupsi

Menukik lebih tajam reputasi organisasi pemerintah juga dilihat dari kualitas program atau kebijakan yang dibuat seperti tata kelola pemerintahan, hubungan dengan media, layanan kepada masyarakat, modal intelektual, kinerja keuangan, hingga penanganan masalah lingkungan dan sosial.

Reputasi positif yang kuat di antara para pemangku kepentingan di berbagai kategori akan menghasilkan reputasi positif yang kuat bagi organisasi pemerintahan secara keseluruhan.

Ketidaksesuian (misalignment) antara citra dengan budaya organisasi (image-culture gap) akan membuat stakeholders mempertanyakan kinerja (what a organization stands for) dan akuntabilitasnya.

Perubahan keyakinan dan harapan pemangku kepentingan merupakan penentu utama risiko reputasi lainnya.

Ketika ekspektasi berubah dan karakter organisasi tetap sama, kesenjangan reputasi dengan realitas melebar dan risiko meningkat.

Reputasi berbeda dari karakter atau perilaku organisasi yang sebenarnya, mungkin lebih baik atau buruk.

Ketika reputasi organisasi pemerintah lebih positif daripada realitas yang mendasarinya, kesenjangan ini menimbulkan risiko besar.

Akhirnya, kegagalan organisasi pemerintah untuk memenuhi harapan publik akan terungkap dan reputasinya akan menurun sampai lebih sesuai dengan kenyataan.

“Dibutuhkan banyak perbuatan baik untuk membangun reputasi yang baik dan hanya satu perbuatan buruk untuk menghilangkannya,” kata Benjamin Franklin.