Atas Nama WTP, Menggapai Reputasi dengan Korupsi

Oleh karena itu, dalam perkembangan reputasi bukan hanya perlu ditumbuhkan, namun dirawat dan dikembangkan.

Atas dasar itu berarti organisasi pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mempertahankan kualitas layanan dan kebijakan yang dibuat, membangun publisitas positif, serta terus mengingatkan publik akan keberadaan mereka.

Namun dalam perkembangannya masing-masing instansi pemerintah seakan dibebani usaha kecil atau besar dalam berkompetisi untuk membuktikan menjadi yang terbaik.

Dengan mengajukan penghargaan, organisasi memperoleh kesempatan secara resmi diakui oleh publik dan instansi lain, yang membawa reputasi ke tingkat yang sama sekali baru.

Selaras dengan hal tersebut dalam bidang pemerintahan ada banyak penghargaan yang menawarkan salah satu pendekatan paling kreatif dan efisien untuk membangun pengakuan.

Dari mulai penghargaan yang sebatas pengakuan hingga berkonsekuensi penambahan anggaran.

Dalam memahami pentingnya reputasi sejumlah pimpinan organisasi pemerintah, terlebih kepala daerah alih-alih membangun strategi komunikasi yang terukur dan terencana justru mencoba menggunakan pendekatan kerja apa pun yang membantu meningkatkan pengakuan dengan cara pintas dan ‘jalan tikus’.

Dari sanalah metode “pokok”-nya muncul; pokoknya menang, pokoknya terlihat, pokoknya hebat. Meski harus jalan korupsi bahkan menyuap lembaga pemeringkat.

Reputasi organisasi pemerintah sejatinya dibangun dari tiga pilar dasar, yaitu personal, identitas dan citra.

Sebuah proses yang harus ditempuh dengan komitmen dan konsisten, bukan tiba-tiba muncul dalam benak publik tanpa perencanaan.

Penting bagi organisasi pemerintah mengokohkan personal organisasi (organization personality) terkait visi dan misi, budaya/nilai inti, tujuan dan implementasi.

Selain itu harus memperkuat identitas organisasi (organization identity) yang terdiri atas branding, produk, perangkat komunikasi, dan lingkungan.

Terakhir, meningkatkan citra organisasi (organizational imaged) di antaranya seperti costumer image, community image, investor image, dan bureaucrat image.

Reputasi dan gap realitas

Mengelola reputasi secara efektif bagi organisasi pemerintah harus dimulai dengan menyadari bahwa reputasi adalah masalah persepsi.

Persepsi dari berbagai pemangku kepentingan seperti investor, masyarakat, penyedia barang dan jasa, birokrat, regulator, politisi, organisasi non-pemerintah, dan komunitas.