Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi

Kompas.com - 26/04/2022, 04:00 WIB

Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

Lihat Foto

Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menerima penghargaan sebagai Pemerintah Terbaik dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (25/4/2019). (Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

KOMPAS.com - Desentralisasi adalah istilah dalam koorganisasian yang diartikan sebagai penyerahan wewenang.

Di bidang pemerintahan, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di daerah untuk menyelenggarakan kepentingan penduduk setempat.

Prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Desentralisasi juga diartikan sebagai pengalihan sumber-sumber daya berupa dana, manusia, kekayaan alam dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah beserta tanggung jawab dan kewenangannya.

Di Indonesia, desentralisasi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam penerapannya, desentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan.

Berikut dampak positif dan negatif desentralisasi:

Bidang	Positif	Negatif
Ekonomi	Pemerintahan daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimilikinya untuk dipergunakan bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan bagi kepentingan rakyat.	Memberikan peluang bagi pejabat daerah untuk melakukan praktik korupsi.
Sosial dan Budaya	Memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu derah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah akan dengan mudah mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki daerah.	Muncul potensi di mana masing-masing daerah berlomba-lomba menonjolkan kebudayaannya, sehingga dapat melunturkan persatuan dan kesatuan.
Keamanan	Desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia karena desentralisasi mampu meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau sering disebut sebagai separatisme.	Desentralisasi berpotensi menyulut konflik antardaerah, khususnya terkait dengan sengketa wilayah, sumber daya alam, dan ego kedaerahan yang berlebihan atau chauvinisme.
Politik	Sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.	Euforia yang berlebihan di mana wewenang pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok tertentu.

Referensi

Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajawali Pers

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.