Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung AHY Jadi Capres, Partai Demokrat Tak Lagi Adakan Konvensi

Kompas.com - 19/04/2022, 21:35 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, partainya tak akan mengadakan konvensi calon presiden seperti tahun 2014.

Hal ini dikarenakan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 , Partai Demokrat telah sepakat untuk mengusung ketua umum, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres).

"Untuk tahun 2024 Partai Demokrat di posisi berbeda, ada figur, Ketua Umum AHY, yang dari seluruh kader maupun simpatisan ada akspektasi dan aspirasi yang sama untuk memperjuangkan Ketua Umum AHY untuk Pilpres di 2024 nanti," ujar Kamhar dalam acara Gaspol Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Segenap Kader Partai Demokrat Ingin Usung AHY Jadi Capres

Dengan kondisi tersebut, menurut Kamhar, mekanisme konvensi untuk mencari capres menjadi tak lagi relevan dilakukan.

Untuk itu, Partai Demokrat tengah fokus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai politik lain untuk membangun koalisi.

"Paling utama saat ini bagaimana membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk bisa kerja sama atau koalisi untuk mencukupkan syarat masuk kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujar Kamhar.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Kelanjutan Proyek Wisma Atlet Hambalang Ranah Rezim Jokowi

Di acara yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai, sebenarnya konvensi merupakan salah satu cara ideal sebagai mekanisme untuk mencari calon presiden yang cocok untuk partai politik.

Pasalnya, melalui konvensi, terdapat ruang di mana seluruh calon terbaik akan dimunculkan.

Namun demikian, mekanisme tersebut saat ini tak tepat dilakukan oleh Partai Demokrat, lantaran berisiko menimbulkan masalah baru.

Baca juga: SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di Demokrat, Ini Maknanya

Pasalnya, konvensi bisa mengganggu solidaritas partai yang saat ini sedang dibangun.

"Kalau konvensi dibuka, bisa menjadi problematis bagi demokrat. Karena nanti mengganggu solidaritas partai di proses pencalonan, karena saat kampanye akan membawa gerbong masing-masing. Ini akan menimbulkan tarik-tarikan yang secara organisasi tidak baik," ujar Aditya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com