Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Sebut Kelanjutan Proyek Wisma Atlet Hambalang Ranah Rezim Jokowi

Kompas.com - 19/04/2022, 18:20 WIB
Vitorio Mantalean,
Nicholas Ryan Aditya,
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi saran pemusnahan Wisma Atlet Hambalang yang pembangunannya mangkrak karena kasus korupsi yang menjerat sejumlah politikus Demokrat di masa lalu.

Kamhar menyatakan, Wisma Atlet Hambalang bukan domain Demokrat meskipun pembangunannya terjadi di masa berkuasanya Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan pemerintah.

Ia menegaskan, sejak awal proyek ini merupakan proyek negara.

"Ini domain pemerintah terhadap Hambalang itu. Ini bukan ranahnya Partai Demokrat untuk Wisma Atlet itu, saat itu di bawah Kemenpora," kata Kamhar dalam talkshow Gaspol Kompas.com pada Selasa (19/4/2022).

Baca juga: MAKI Minta Wisma Atlet Hambalang Dirobohkan, KPK: Bukan Barang Bukti

Ia juga menjelaskan alasan terhentinya proyek Wisma Atlet Hambalang sejak pemerintahan SBY dan tak kunjung berlanjut hingga saat ini.

"Di masa pemerintahan periode kedua Pak SBY, yang menjadi kendala karena itu tidak selesai, karena ada perintah KPK untuk tidak melanjutkan proyek itu, karena kasusnya berproses di KPK," jelas Kamhar.

Menurutnya, proyek ini seharusnya dituntaskan, karena kasus hukumnya sudah selesai dan pemerintahan sudah berganti.

Baca juga: MAKI Minta Wisma Atlet Hambalang Dirobohkan, KPK: Bukan Barang Bukti

Ia melempar isu ini kepada pemerintahan Joko Widodo yang saat ini berkuasa.

"Pertanyaannya ke pemerintah sekarang, Wisma Atlet mau dilanjutkan atau tidak?" kata Kamhar.

"Ini kan bukan asetnya Demokrat," ia menambahkan.

Baca juga: AHY Sebut Kasus Hambalang Tak Relevan untuk Digunakan secara Politis

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merobohkan bangunan proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, perobohan itu penting agar tidak menjadi "gorengan" politik di masa yang akan datang.

"Perobohan ini untuk mencegah kasus Hambalang jadi 'gorengan' politik masa-masa yang akan datang karena secara hukum sudah selesai," ujar Boyamin, melalui keterangan tertulis, Senin (11/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com