Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Transparan, Kecemasan Publik soal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Bermuatan Politik Dinilai Wajar

Kompas.com - 18/04/2022, 15:36 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, wajar jika masyarakat khawatir penunjukan penjabat kepala daerah bermuatan politik.

Sebab, penjabat kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat secara tertutup.

"Keraguan masyarakat bahwa pengisian penjabat kepala daerah tidak bermuatan kepentingan politik sangatlah beralasan," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (18/4/2022).

"Apalagi model pengisian penjabat kepala daerah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dengan mekanisme yang tidak terbuka serta tanpa ada keterlibatan partisipasi masyarakat dalam prosesnya," tuturnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Belum Transparan

Pada tahun 2022 dan 2023, akan ada ratusan penjabat kepala daerah yang ditunjuk untuk mengisi 24 kursi gubernur dan 248 kursi bupati/wali kota.

Para penjabat kepala daerah itu akan menjabat sampai gubernur dan bupati/wali kota definitif terpilih melalui Pilkada 2024.

Oleh karenanya, menurut Titi, akan banyak proses politik yang krusial menuju Pilkada dan Pemilu Serentak 2024. Tak menutup kemungkinan hal itu melibatkan peran penjabat kepala daerah.

"Apalagi posisi penjabat ini akan juga berekses pada kewenangan Mendagri yang besar dalam ikut menentukan pengambilan keputusan strategis dalam tata kelola pemerintahan di daerah," ucap Titi.

Menurut Titi, sebenarnya pembuat undang-undang bisa merancang supaya jadwal pilkada dengan masa jabatan penjabat kepala daerah tidak terlalu lama.

Ini bisa dilakukan jika UU Pilkada direvisi dan waktu pelaksanaan pilkada diatur ulang.

Baca juga: Mengenal Penjabat Kepala Daerah: Apa Tugas, Wewenang, dan Larangannya?

Misalnya, dalam UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa pilkada serentak semula akan digelar pada 2027. Namun, UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 merevisi ketentuan tersebut sehingga pilkada serentak digelar di 2024.

Titi mengatakan, dorongan supaya UU Pilkada direvisi skema penjadwalan pilkada ditata ulang agar tak diisi penjabat terlalu lama sudah diusulkan banyal pihak. Hanya saja pemerintah dan DPR bergeming.

"Sehingga konsekuensinya pada 2022 dan 2023 tidak diselenggarakan pilkada, dan kepemimpinan daerah akan diisi oleh para penjabat," ujarnya.

Selain lewat revisi UU, lanjut Titi, penunjukan penjabat kepala daerah sebenarnya bisa lebih transparan misalnya dengan meminta tanggapan atau masukan DPRD atas nama-nama penjabat yang akan ditunjuk.

Cara lainnya yang lebih sederhana dan minim spekulasi yakni menunjuk sekretaris daerah menjadi penjabat kepala daerah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Nasional
Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Nasional
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

Nasional
KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

Nasional
Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com