Duduk Perkara 200 Juta Data Kependudukan yang Terancam akibat "Server" Tua Kemendagri

Kompas.com - 18/04/2022, 15:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) kembali menjadi sorotan terkait kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim.

Pada 12 April 2022, dia menyampaikan ada hampir 200 juta data kependudukan rakyat Indonesia yang terancam raib atau musnah. Menurut Luqman, data yang tersimpan di pusat data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) itu bisa hilang karena usia perangkat keras yakni ratusan peladen (server) sebagai tempat penyimpanan data sudah terlalu uzur.

Bahkan, ujar Luqman, beberapa dari peladen itu sudah aus dan kedaluwarsa, serta sebagian suku cadangnya (spare part) sudah tidak diproduksi lagi (discontinue).

"Menurut informasi yang saya terima, bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses maintenance terhadap ratusan server tersebut akibat dari kemungkinan rusaknya sudah sangat besar," kata Luqman dalam keterangan pers.

Luqman yang merupakan Ketua PP GP Ansor menilai, apabila kondisi itu dibiarkan maka rakyat dan pemerintah akan mengalami kerugian besar. Yakni hilangnya hampir dua ratusan juta data kependudukan yang selama bertahun-tahun dengan susah payah dan diupayakan oleh negara bisa dimasukkan ke dalam penyimpanan data.

Baca juga: Dukcapil Belum Lakukan Peremajaan Server Perekaman KTP-el karena Anggaran Belum Tersedia

Menurut Luqman, dari penjelasan Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah rapat kerja RDP pada 5 April belum terlihat langkah komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.

"Saya melihat sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang terukur dimana proses peremajaan atau pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu teranggarkan dan menjadi prioritas di Kementerian Dalam Negeri," ungkap Luqman.

"Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila system-nya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan setback, kembali ke jaman batu," tambah Luqman.

Padahal, kata Luqman, manfaat data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sangat besar. Sebab menurut catatannya, terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan ini.

Dia juga menyayangkan bahwa sampai hari ini tidak ada keputusan pemerintah untuk memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga ini.

Padahal, sebagian yang memanfaatkan data ini adalah korporasi, kelompok bisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya.

"Tentu dengan banyaknya pihak yang bekerjsama dalam pemanfaatan data kependudukan ini akan menambahi beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak," ucap Luqman.

Luqman mengatakan, data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil juga menjadi basis utama dari data pemilih yang akan dipakai pada event pemilu maupun pilkada serentak 2024 mendatang.

Baca juga: Dukcapil: Biaya Akses NIK Rp 1.000 untuk Jaga Sistem Tetap Hidup

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Nasional
Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Nasional
Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Nasional
Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Tiba di Moskwa, Segera Menuju Istana Kremlin untuk Bertemu Putin

Jokowi Tiba di Moskwa, Segera Menuju Istana Kremlin untuk Bertemu Putin

Nasional
Dianggap Mendesak, Anggota Komisi III DPR Usul Legalitas Ganja Medis Segera Diatur Menteri Kesehatan

Dianggap Mendesak, Anggota Komisi III DPR Usul Legalitas Ganja Medis Segera Diatur Menteri Kesehatan

Nasional
Kontras: Ada Pola Baru, Polisi Jadi Pelayan Investor

Kontras: Ada Pola Baru, Polisi Jadi Pelayan Investor

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi pada Proses Peralihan Pegawai BRIN

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi pada Proses Peralihan Pegawai BRIN

Nasional
Wapres Sebut Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua untuk Dekatkan Layanan bagi Masyarakat

Wapres Sebut Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua untuk Dekatkan Layanan bagi Masyarakat

Nasional
Cerita Wakil Ketua Banggar DPR yang Ambruk di Rapat Paripurna...

Cerita Wakil Ketua Banggar DPR yang Ambruk di Rapat Paripurna...

Nasional
RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

Nasional
Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.