DPD Ingatkan DPR dan Pemerintah agar Rencana Pemekaran Wilayah Papua Dengarkan Masukan Masyarakat Adat

Jika pemerintah sudah melakukan kajian dan proses verifikasi yang cukup, maka ia menyarankan agar pemekaran wilayah di Papua cukup satu daerah otonom baru (DOB).

Ia juga mempertanyakan alasan hanya pemekaran tiga provinsi baru di Papua yang diterima DPR dan pemerintah untuk dibahas.

"Sementara terdapat ratusan usulan pemekaran Daerah otonomi baru lainnya yang diajukan kepada pemerintah selama ini?," tanya Sultan.

Baca juga: Bertemu Komisi I DPR, Masyarakat Adat Intan Jaya Bahas Masalah Konflik Bersenjata di Papua

Oleh karena itu, Sultan berpendapat agar pemerintah fokus pada memindahkan Ibu Kota Negara (IKN).

Sebab, dia menilai pemekaran wilayah di Papua belum menjadi solusi bagi stabilitas keamanan dan sosial jika benar bermuatan politik dalam urgensi pembuatan produk legislasinya.

"Tanah Papua harus dibangun dengan semangat politik persatuan dan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan atas kepentingan politik praktis elit yang pragmatis," pesan Sultan.

Sebelumnya, pemekaran wilayah Papua menjadi bahan perbincangan beberapa waktu terakhir.

Hal ini terjadi setelah Selasa (12/4/2022), dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, tiga rancangan undang-undang (RUU) DOB di Papua disetujui menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca juga: Baleg DPR Setujui RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah

Tiga RUU itu ialah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Dikutip dari Kompas.id, Koordinator Kluster Perwakilan Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko mengatakan, pemekaran wilayah seharusnya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kendati harus diakui pertimbangan politik dan keamanan mengemuka dalam pemekaran wilayah Papua yang saat ini masih diwarnai konflik.

Mardyanto mengingatkan, pemekaran ini mungkin akan menguntungkan kelompok elite pragmatis lokal yang menginginkan untuk bisa mendapatkan posisi politik jika terbentuk struktur pemerintahan DOB.

"Kepentingan ini bertemu dengan strategi politik dan keamanan pemerintah pusat untuk menjamin pengendalian teritorial yang lebih kuat di Papua,” kata Mardyanto.