Kompas.com - 13/04/2022, 22:08 WIB
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah program strategis prioritas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Itu diungkapkan Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (13/4/2022).

"Bawaslu sedang memantapkan beberapa program prioritas," kata Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu.

Baca juga: Mendagri Akan Surati Daerah untuk Bantu Renovasi atau Siapkan Kantor KPUD dan Bawaslu

Bagja menyampaikan enam program yang digagas, yakni pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan (Sigaplapor).

Program kedua, pengembangan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) versi 3.0.

"Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pilkada 2020," katanya.

Program strategis ketiga, yakni meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya formulir pengawasan (Form-A) dan sistem pengawasan pemilu (Siwaslu).

Program strategis keempat, ujar Bagja, yakni pengembangan desa antipolitik uang, kemudian program kelima, pemberdayaan kader pengawas partisipatif.

Program keenam adalah penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP).

Baca juga: Buka Rahasia Lembaga dan Bertengkar dengan Polantas, Staf Bawaslu Nias Selatan Diberhentikan DKPP

Bagja menyampaikan adanya peralihan pimpinan Bawaslu provinsi tahun ini untuk periode 2022-2027 dan kemudian peralihan kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota pada 2023 untuk periode jabatan 2023-2028.

"Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu kabupaten/kota," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Nasional
Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Nasional
Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Nasional
Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Nasional
Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Nasional
Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.