Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKB: Pencopotan Luqman Hakim dari Komisi II Tak Terkait Perbedaan Pandangan Penundaan Pemilu

Kompas.com - 13/04/2022, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengeklaim bahwa rotasi anggota DPR di fraksinya adalah hal yang biasa terjadi.

Sehingga, rotasi yang kini juga dialami oleh anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim, diklaim tidak terkait dengan hal apa pun.

Termasuk, jika rotasi itu kini dikaitkan dugaan adanya perbedaan pandangan antara PKB dan Luqman mengenai wacana penundaan pemilu 2024.

"Tidak ada kaitan apa apa. Kami sudah biasa keputusan fraksi, jangan menjadi hal yang baru, toh fraksi lain juga. Saya merotasi orang kan sudah bagian standar dari operasional di fraksi," kata Cucun ditemui di Aula Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Profil dan Pernyataan Kontroversial Luqman Hakim, Politikus PKB yang Dicopot dari Wakil Ketua Komisi II DPR

Ia melanjutkan, rotasi bahkan kerap terjadi di lingkungan Fraksi PKB.

Dirinya mengeklaim bahkan telah menandatangani rotasi anggota setiap minggunya.

"Ini sekaligus saya jelaskan ya, saya menandatangani rotasi setiap minggu. PKB tidak melihat siklus dan siapa orangnya, misal sekarang Luqman lagi high profil bicara soal pemilu, enggak ada kaitannya. Ini sudah menjadi agenda kami," jelasnya.

Cucun juga membantah narasi yang beredar di kalangan awak media bahwa rotasi Luqman karena ada perbedaan pandangan atau sikap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang justru menyuarakan wacana penundaan pemilu.

"Yang beredar sekarang itu bukan dari DPP PKB," tegasnya.

Baca juga: Bantah Isu Dicopot karena Tak Loyal pada Cak Imin, Luqman Hakim: Itu Tour of Duty, Biasa..

Ia juga menegaskan, rotasi itu bukan berarti Fraksi PKB melihat sosok Luqman tidak tepat lagi berada di Komisi II, apalagi jika dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang sejak awal menyuarakan penundaan pemilu.

Rotasi, katanya, wewenang penuh fraksi.

"Itu pendapat dia personal dan dia sudah menyampaikan bahwa dia mendapat penugasan lain. Yang namanya di rumah fraksi, dia akan taat dan patuh bagaimana di fraksi," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim terkena rotasi sehingga ia kini menjadi anggota Komisi IX DPR.

Baca juga: Fraksi PKB Copot Luqman Hakim dari Jabatan Wakil Ketua Komisi II DPR

Terkait pemindahannya, Luqman mengaku telah menerima dua surat tembusan dari pimpinan Fraksi PKB DPR pada Selasa (12/4/2022) kemarin.

"Satu surat berisi Perpindahan Anggota Komisi, di mana saya dipindahkan dari Komisi II ke Komisi IX. Satu surat lainnya berisi Pergantian Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari FPKB DPR RI, di mana saya digantikan oleh senior saya, sahabat H. Yanuar Prihatin, M.Si," kata Luqman.

Luqman mengaku siap ditugaskan di mana pun dan ia juga berterima kasih atas penugasan baru tersebut karena menurutnya ia akan mendapat pengalaman dan tantangan baru sebagai anggota Komisi IX yang membidangi isu kesehatan dan ketenagakerjaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com