Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Politik Identitas dan SARA, Saya Harap Tak Terjadi pada Pemilu 2024

Kompas.com - 11/04/2022, 06:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menahan diri dari penyampaian isu-isu politik identitas dan SARA jelang pelaksaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar serentak pada 2024.

"Jangan membuat isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan isu-isu SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2024 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/3/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi yang Akhirnya Sampaikan Pemilu Tetap 14 Februari 2024, Wacana Penundaan Berakhir?

Dia meminta agar edukasi politik terus dilakukan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Sehingga, saya meminta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif pada masyarakat dan kontestan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden pun meminta kepada para menterinya agar menyampaikan informasi pelaksanaan Pemilu 2024 secara jelas kepada masyarakat.

Baca juga: Jokowi Minta Anggaran Pemilu 2024 Dihitung Lagi dan Segera Diputuskan

Utamanya, terkait tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2022.

Jokowi menekankan perlu adanya penegasan dari para menteri agar tidak muncul spekulasi tertentu di tengah masyarakat terkait isu penundaan pemilu.

"Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu," tegas Jokowi.

"Atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode. Karena kita jelas sepakat Pemilu akan dilaksanakan Februari 2024 dan Pilkada serentak di November 2024," lanjutnya.

Jokowi juga meminta agar para menterinya menjelaskan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022.

Baca juga: Jokowi: Sudah Jelas, Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024

Hal ini karena ketentuan UU pada 20 bulan sebelum pemungutan suara sudah harus memulai tahapan pemilu.

"Lalu 12 April nanti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang," kata Kepala Negara.


"Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Menko Polhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

Nasional
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Nasional
Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Nasional
Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com