Panglima TNI Harap Aparat Keamanan Tak Represif ke Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berharap aparat tidak melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi.

Hal itu disampaikan Andika ketika berkunjung ke rumah dinas DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Pernyataan Andika juga merupakan pendapat La Nyalla agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.

"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO (Bantuan Kendali Operasi) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya," kata Andika dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Lokasi Demo 11 April oleh BEM SI Bergeser ke DPR, Ini Rekayasa Lalu Lintas yang Baru

Adapun pertemuan keduanya membahas dinamika nasional yang terjadi belakangan ini.

Khususnya, rencana aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar Senin (11/4/2022).

Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang.

"Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," katanya.

Baca juga: La Nyalla dan Wiranto Terima Gelar Bangsawan dari Keraton Solo

Sementara itu, La Nyalla menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan.

"Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik," ujar Lanyalla.

Karena itu, La Nyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik.

“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap," tegas senator asal Jawa Timur itu.

Terkait suara-suara yang minta agar Presiden Joko Widodo mundur, La Nyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.

"Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi," terang dia.