Saudi Buka Ibadah Haji, Panja BPIH DPR Segera Tetapkan Bipih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya akan segera menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) berdasarkan jumlah kuota haji.

Hal tersebut disampaikan Ace menanggapi Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan jumlah kuota haji pada tahun 2022 sebanyak 1 juta jemaah.

"Kami Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) saat ini akan segera menetapkan Bipih berdasarkan atas jumlah kuota," kata Ace saat dihubungi, Sabtu (9/4/2022).

Ace mengatakan, penyusunan Bipih ini akan dihitung berdasarkan kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi dan transportasi di Arab Saudi dan dalam negeri, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan para jemaah.

Baca juga: Kemenag: Calon Haji 2022 adalah yang Tertunda pada 2020 dan Berusia di Bawah 65 Tahun

Ia juga mengatakan, pemerintah harus segera mendata calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun serta memastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui Pemerintah Arab Saudi.

"Yang sangat penting juga Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada calon jemaah haji di atas usia 65 tahun yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa. Jumlah calon jemaah haji di atas 65 tahun cukup banyak," ujarnya.

"Jika diperlukan pemerintah melakukan lobi kepada Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, lobi juga diperlukan untuk menambah kuota bagi jemaah Indonesia. 

"Ikhtiar ini sebagai upaya kita untuk semakin memperkecil antrean calon jemaah haji kita yang sangat panjang," ucap dia.

Kementerian Agama sebelumnya mengusulkan biaya perjalanan haji sebesar Rp 45 juta dengan protokol kesehatan. Sementara tanpa protokol kesehatan diusulkan sebesar Rp 42 juta. 

Baca juga: Kemenag Usul Biaya Perjalanan Haji 2022: Pakai Prokes Rp 45 Juta, Tanpa Prokes Rp 42 Juta