Saat Jokowi Jengkel dengan Kinerja Para Menteri, Mulai dari Barang Impor sampai Wacana Penundaan Pemilu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengutarakan rasa kekesalannya atas kinerja para menterinya.

Jokowi meminta para menterinya yang hadir pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022) kemarin supaya tidak usah lagi menyuarakan tentang wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) atau masa jabatan presiden 3 periode.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu terus memicu perdebatan di tengah masyarakat sejak 2019. Isu itu dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Jokowi di Depan Para Menteri: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan!

Sedangkan di luar kabinet, gagasan itu disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu memicu penolakan dari kalangan aktivis sampai akademisi. Mereka mengatakan gagasan itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode.

Selain itu, hanya ada dua cara untuk meloloskan wacana penundaan Pemilu atau mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yaitu dengan amendemen UUD 1945 atau menerbitkan dekrit presiden. Tentu saja harus ada alasan kuat dan mendapat dukungan masyarakat untuk melakukan kedua hal itu.

Jokowi juga meminta para menterinya tidak membuat polemik di tengah masyarakat. Ia memerintahkan para menteri fokus bekerja.

Baca juga: Larang Para Menteri Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan, Jokowi: Jangan Berpolemik, Fokus Kerja

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.

Presiden juga menekankan kepada para menterinya soal pentingnya memiliki rasa sensitivitas saat situasi krisis (sense of crisis) dalam segala hal. Misalnya, di tengah situasi global yang sangat sulit, penting untuk memberikan penjelasan ke rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng dan pertamax.

Selain itu, Jokowi meminta para pembantunya sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat alih-alih berdiam diri tanpa memberikan penjelasan apa pun.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Langkah yang Bijak

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," kata Jokowi.

"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang tepat di lapangan dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," ujar Jokowi.

Pertamax dan minyak goreng

Dalam rapat kabinet itu, Kepala Negara juga menyinggung tentang kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dia turut mengkritik sikap kementerian terkait yang dinilai tidak memberikan penjelasan secara rinci kepada rakyat terkait kenaikan harga komoditas itu.

"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," ucap Jokowi.