Saat Jokowi Jengkel dengan Kinerja Para Menteri, Mulai dari Barang Impor sampai Wacana Penundaan Pemilu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengutarakan rasa kekesalannya atas kinerja para menterinya.

Jokowi meminta para menterinya yang hadir pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022) kemarin supaya tidak usah lagi menyuarakan tentang wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) atau masa jabatan presiden 3 periode.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu terus memicu perdebatan di tengah masyarakat sejak 2019. Isu itu dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sedangkan di luar kabinet, gagasan itu disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu memicu penolakan dari kalangan aktivis sampai akademisi. Mereka mengatakan gagasan itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode.

Selain itu, hanya ada dua cara untuk meloloskan wacana penundaan Pemilu atau mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yaitu dengan amendemen UUD 1945 atau menerbitkan dekrit presiden. Tentu saja harus ada alasan kuat dan mendapat dukungan masyarakat untuk melakukan kedua hal itu.

Jokowi juga meminta para menterinya tidak membuat polemik di tengah masyarakat. Ia memerintahkan para menteri fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.

Presiden juga menekankan kepada para menterinya soal pentingnya memiliki rasa sensitivitas saat situasi krisis (sense of crisis) dalam segala hal. Misalnya, di tengah situasi global yang sangat sulit, penting untuk memberikan penjelasan ke rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng dan pertamax.

Selain itu, Jokowi meminta para pembantunya sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat alih-alih berdiam diri tanpa memberikan penjelasan apa pun.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," kata Jokowi.

"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang tepat di lapangan dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," ujar Jokowi.

Pertamax dan minyak goreng

Dalam rapat kabinet itu, Kepala Negara juga menyinggung tentang kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dia turut mengkritik sikap kementerian terkait yang dinilai tidak memberikan penjelasan secara rinci kepada rakyat terkait kenaikan harga komoditas itu.

"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," ucap Jokowi.

"Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa pertamax (naik), diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho. Enggak ada, yang berkaitan dengan energi enggak ada," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga komoditas energi disebabkan karena ekonomi global yang sedang bergejolak.

Naiknya inflasi di hampir semua negara menyebabkan dunia mengalami krisis dan situasi menjadi sulit. Amerika Serikat, kata dia, saat ini inflasinya sudah mencapai angka 7,9 persen. Padahal, biasanya di bawah angka 1.

Inflasi di Uni Eropa yang biasanya di kisaran angka 1 juga naik, masuk ke angka 7,5 persen. Turki bahkan telah mencapai angka inflasi hingga 54 persen.

Kesal soal barang impor

Kekesalan juga diperlihatkan oleh Jokowi pada 25 Maret 2022 lalu. Saat itu dia menegur sejumlah menteri dan lembaga karena masih menggunakan produk impor.

Peristiwa itu terjadi ketika Jokowi memberikan pidato dalam kegiatan Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali. Jokowi mulanya memaparkan tentang kondisi dunia yang sedang sulit akibat pandemi Covid-19 ditambah krisis akibat peperangan antara Rusia dan Ukraina.

Menurut Jokowi, di masa krisis seperti saat ini seharusnya pemerintah dan rakyat memiliki keinginan yang kuat untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Akan tetapi, dia merasa sedih ketika melihat neraca impor masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden menambahkan, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp420 triliun. Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.

"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," ujar Jokowi.

"Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," tambah kepala negara.

Jokowi lantas mengungkapkan kekesalannya karena anggaran kementerian dan pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) mayoritas dibelanjakan untuk membeli produk impor.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gmana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi.

Sentil menteri doyan impor

Kepala Negara pun menyampaikan teguran langsung untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri BUMN Erick Thohir karena instansinya masih menggunakan produk impor dalam jumlah tinggi. Menurut presiden, barang-barang impor yang digunakan untuk kegiatan operasional di kementerian sudah semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.

"Alat kesehatan (alkes). Menteri Kesehatan, ini tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang ada," ujar Jokowi.

"(Kenapa) beli impor, mau diterus-teruskan ? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Ini RSUD juga impor. Kemenkes impor. Takbaca nanti. Karena sekarang gampang banget detail saya lihat," tegasnya.

Setelah itu, Jokowi menegur Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo. Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena traktor-traktor yang saat ini ada di Indonesia berasal dari luar negeri.

"Traktor kayak gitu bukan high tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan impor. Ini enggak boleh Pak Menteri. Enggak boleh," tegasnya.

Jokowi lantas beralih ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Dirinya menyebut konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan.

"Tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun. Ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian. Urusan beli bangku, beli kursi, masak mau impor kita, laptop mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," tegas Jokowi.

Setelah itu, presiden menyatakan perasaan kesalnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir karena masih ada direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan produk impor. Oleh karenanya, dia meminta agar para dirut itu diganti.

"Saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti. Ngapain kita? (pertahankan)," ujar Jokowi.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo, Fitria Chusna Farisa)