JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang memerintahkan menterinya untuk tidak lagi bicara soal wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang masa jabatan presdiden.
Luqman berharap, pernyataan Jokowi tersebut dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, serta presiden tiga periode yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).
Luqman berpendapat, ketegasan Jokowi tersebut sudah dinanti-nanti oleh rakyat.
Ia pun berharap pernyataan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota kabinet agar tidak ada lagi wacana menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden dari mulut para menteri.
Menurut Luqman, perintah Jokowi tersebut juga dapat dimaknai bahwa para menteri mesti menghentikan manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat mengenai wacana tersebut.
"Memang benar Pak Jokowi, seluruh energi negara ini harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita," ujar Luqman.
Ia mengingatkan, saat ini hidup rakyat semakin sulit akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan pangan pokok.
"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasannya," kata politikus PKB tersebut.
Baca juga: Langkah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dinilai Masih Kurang Tegas
Ia pun mendorong agar pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu segera menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.