Kompas.com - 06/04/2022, 17:18 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim KOMPAS.com/ISTAnggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang memerintahkan menterinya untuk tidak lagi bicara soal wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang masa jabatan presdiden.

Luqman berharap, pernyataan Jokowi tersebut dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, serta presiden tiga periode yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).

Luqman berpendapat, ketegasan Jokowi tersebut sudah dinanti-nanti oleh rakyat.

Baca juga: Saat Jokowi Jengkel dengan Kinerja Para Menteri, Mulai dari Barang Impor sampai Wacana Penundaan Pemilu...

Ia pun berharap pernyataan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota kabinet agar tidak ada lagi wacana menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden dari mulut para menteri.

Menurut Luqman, perintah Jokowi tersebut juga dapat dimaknai bahwa para menteri mesti menghentikan manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat mengenai wacana tersebut.

"Memang benar Pak Jokowi, seluruh energi negara ini harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita," ujar Luqman.

Ia mengingatkan, saat ini hidup rakyat semakin sulit akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan pangan pokok.

"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasannya," kata politikus PKB tersebut.

Baca juga: Langkah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dinilai Masih Kurang Tegas

Ia pun mendorong agar pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu segera menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tak Miliki Riwayat Covid-19

Kemenkes: 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Sejarah Penghitungan Pemilu di Indonesia

Sejarah Penghitungan Pemilu di Indonesia

Nasional
Jelang Idul Adha, Ketua DPR Minta PMK pada Hewan Ternak Ditangani Serius

Jelang Idul Adha, Ketua DPR Minta PMK pada Hewan Ternak Ditangani Serius

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kini Tak Perlu Tunjukkan Tes Covid-19, tapi Periksa Suhu Tubuh

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kini Tak Perlu Tunjukkan Tes Covid-19, tapi Periksa Suhu Tubuh

Nasional
Cara Penghitungan Suara DPR, DPRD, dan DPD dalam Pemilu

Cara Penghitungan Suara DPR, DPRD, dan DPD dalam Pemilu

Nasional
Mengenal Cara Penghitungan Suara Pilpres di Indonesia

Mengenal Cara Penghitungan Suara Pilpres di Indonesia

Nasional
Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Nasional
Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Nasional
Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Nasional
Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.