Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Jengkel dengan Kinerja Para Menteri, Mulai dari Barang Impor sampai Wacana Penundaan Pemilu...

Kompas.com - 06/04/2022, 17:14 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

"Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa pertamax (naik), diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho. Enggak ada, yang berkaitan dengan energi enggak ada," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mustahil Harga BBM Tidak Naik, Situasi Tak Memungkinkan

Jokowi mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga komoditas energi disebabkan karena ekonomi global yang sedang bergejolak.

Naiknya inflasi di hampir semua negara menyebabkan dunia mengalami krisis dan situasi menjadi sulit. Amerika Serikat, kata dia, saat ini inflasinya sudah mencapai angka 7,9 persen. Padahal, biasanya di bawah angka 1.

Inflasi di Uni Eropa yang biasanya di kisaran angka 1 juga naik, masuk ke angka 7,5 persen. Turki bahkan telah mencapai angka inflasi hingga 54 persen.

Kesal soal barang impor

Kekesalan juga diperlihatkan oleh Jokowi pada 25 Maret 2022 lalu. Saat itu dia menegur sejumlah menteri dan lembaga karena masih menggunakan produk impor.

Peristiwa itu terjadi ketika Jokowi memberikan pidato dalam kegiatan Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali. Jokowi mulanya memaparkan tentang kondisi dunia yang sedang sulit akibat pandemi Covid-19 ditambah krisis akibat peperangan antara Rusia dan Ukraina.

Menurut Jokowi, di masa krisis seperti saat ini seharusnya pemerintah dan rakyat memiliki keinginan yang kuat untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Akan tetapi, dia merasa sedih ketika melihat neraca impor masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sentil Menteri: 4 Bulan Harga Minyak Naik, Tak Ada Penjelasan

Selain itu, Presiden menambahkan, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp420 triliun. Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.

"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," ujar Jokowi.

"Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," tambah kepala negara.

Jokowi lantas mengungkapkan kekesalannya karena anggaran kementerian dan pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) mayoritas dibelanjakan untuk membeli produk impor.

Baca juga: Jokowi Perintahkan BLT Minyak Goreng Cair Secepatnya Sebelum Lebaran

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gmana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi.

Sentil menteri doyan impor

Kepala Negara pun menyampaikan teguran langsung untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri BUMN Erick Thohir karena instansinya masih menggunakan produk impor dalam jumlah tinggi. Menurut presiden, barang-barang impor yang digunakan untuk kegiatan operasional di kementerian sudah semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.

"Alat kesehatan (alkes). Menteri Kesehatan, ini tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang ada," ujar Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com